Dalil Error in Objecto hanya lah Modus Kasus Di Dago Elos
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY . Pada
dasar nya Dalil ini merupakan standar dalam eksepsi dalam kasus perdata . Namun
dalam kasus Dago Elos Melawan Muller Bersaudara , M Basuki Yaman Melaporkan dan
memberikan kesaksian nya bahwa Dalil Error in Person adalah Modus Dalil In
Person . Menurut nya jaringan mafia tanah yang diduga kuat aksi berantai sejak
tahun 1980 an dan atau sejak tahun 1970 dan atau sejak tahun 1960 an hanya
menggunakan dalil error in person sebagai Modus untuk terus beraksi .
Kasus Dago
Elos Menurut nya adalah kasus Pidana ketika para pihak memproses perdata nya .
Dari Sini menurut nya para pihak ini bukan lah salah pihak ( bukan error in
person ) . Namun malah sudah sesuai dengan aksi sistematis nya . Yaitu
Menempatkan Pihak Penggugat ( yang diduga sudah di skenariokan ) dan
menempatkan pihak Tergugat ( sesuai yang di skenariokan . Dan juga menempatkan
pihak ketiga ( Iwan Surjadi dkk , Ismail Tanjung dkk , Deddy M Saad dkk dan
atau Syarif Hidayat dkk ) sebagai pihak diluar . Sementara itu ada pihak ketiga
yang dikondisikan membuat kondisi kacau dan atau untuk antisipasi bila tergugat
menang dan atau terjadi perdamaian ( misalnya Sahidin dkk yang memproses shm
bercampur dengan tanah makam dan atau Diki Sulaeman dkk yang mendapatkan
keuntungan baik berupa shm dan atau PBB dan atau tanah dan atau Bangunan ketika
proses sidang tengah berjalan ) . Sementara itu ada pihak pihak yang lainnya di
intimidasi dan atau di halang halangi hak nya baik pemegang Serfikat Hak Milik
dan atau pun pihak yang tidak memegang alas hak dan atau tidak di
rekomendasikan alas hak nya sehingga di alihkan ke pihak lainnnya dan atau di
alihkan dengan untuk tempat sosial dan atau fasilitas umum .
Jadi Pada
inti nya Heri Hermawan muller , Dodi Rustandi Muller , Pipin Sandepi Muller dan
Joe Budi Hartanto atau PT Dago Inti Graha adalah pihak Penggugat .
Didi Koswara
, Asep Makmun , Alo Sana , Apud Sukendar ( kesemuanya awal kedatangan nya di
Cirapuhan Rw 01 ) dan beserta , mina
tergugat 88 , Dishub tergugat 334 , PT Pos Tergugat 335 dan serta tergugat lainnya
. Dari sini bisa dijelaskan ada 336 tergugat menurut eksepsi nya hanya ada 4
pihak dan atau 4 kelompok . Tergugat utama ( di pimpin tergugat II asep Makmun
sebagai Pembela Isidentil ) yang merupakan kelompok terbesar dan atau yang juga
didukung oleh Pemuda rw 02 yang kemudian berubah nama menjadi Forum Dago
Melawan . inilah yang kelompok dan atau pihak yang mendominasi tergugat yang
jumlah ratusan .
Kelompok
tergugat dan atau pihak kedua tergugat adalah Mina Tergugat 88 ( yang kemudian
membentuk Kelompok 12 ) . Kelompok tergugat dan atau pihak tergugat 334 adalah
pihak yang paling kompeten dalam langkah hukum di perdata nya ( namun MBY tidak
menilai langkah hukum nya pada kasus Pidana Heri Hermawan Muller ) . Maka cukup
Periksa langkah Hukum kuasa hukum nya pada langkah perdata untuk menilai
kompetensinya . Kelompok tergugat 335 adalah PT Pos menurut MBY eksepsi nya
standar dan cenderung ragu .
Dari Putusan
Perdata pula di ketahui bahwa ada para pihak Tergugat yang mana disebut
Penggugat Intervensi yaitu Raminten dkk dan atau H Syamsul Mapareppa dkk yang
mana telah ada kesepakatan dengan Pembela isidentil sebelum Proses pendaftaran
gugatan di Pengadilan . Dan juga Para pihak tergugat ini juga melakukan klaim
6,9 hektar dengan alas Hak Barat Eigendome Verponding dengan nomor yang sama
dengan Penggugat maupun sama nomor dengan Versi BPN. Sehingga menurut MBY tampak jelas bahwa
langkah hukum tergugat dan para pihak nya janggal dengan menggunakan alas hak
barat eigendome Verponding dengan 3 versi .
Sehingga Hal
ini adalah tepat bukan error in person untuk memuluskan yang diduga aksi
rekayasa Perdata dan atau Rekayasa jaringan saling gugat . Membuat kekakacauan dan ketidak jelasan .
Jadi Pada intinya pihak yang berperan sama sama merekayasa 5 hektar Cirapuhan
rw 01 menjadi Dago Elos dan atau rw 02 . Dan atau merekayasa wilayah Dago
menjadi Dago Elos dan atau Rw 02 .
Sehingga baik Penggugat , Tergugat , maupun
saksi saksi dan juga data punya peran yang tepat untuk tujuan aksi nya berhasil
. Jadi Pihak tergugat korban maupun tergugat yang terlbat dipaksa ikut serta
menduduki Eks Pasar Inpress dan atau Menduduki Cirapuhan Rw 01 . Jadi Aksi
pertanahan terprovokasi dengan ` Dago Elos ` .
Sementara
itu juga Oknum Toga dan Oknum Tomas seperti Diki Sulaeman melemahkan dan atau
mengabarkan dan atau dengan aksi serupa bahwa Cirapuhan tidak terkena dampak
nya . Apalagi pemegang SHM . Jadi Masalah melawan harus melalui ` Dago Elo ` (
dan masalah lengah dan santai di Cirapuhan ) .
Dengan dalih jangan mengurusi dunia ( dengan sengketa lahan ) dan atau
dalih jangan berburuk sangka . Namun kenyataan nya sebaliknya Menjaga Wilayah
adalah Urusan Rakyat dan Negara . malah hal lahan Diki Sulaeman dkk lah yang
lebih prioritas mendapatkan nya . ( kita perlu memahami perbedaan Wilayah dan
Lahan . Baca Keterangan lainnya terkait Wilayah dan Lahan ) .
Analisis
muhammad B Yaman dalil error in person bagian 1
Rekayasa
kasus Dago Elos Cirapuhan dengan Rekayasa Dalil Error in person bagian satu
( tulisan
asli belum di edit muhammad b yaman rekayasa error in person bagian 1 )
Membongkar
Mafia Tanah di Dago Elos Bandung . membongkar Mafia Tanah di Cirapuhan Dago
Bandung .
Berikut ini
modus mafia tanah rekayasa dengan dalih gugatan dan dalih Error in person di
Dago Elos atau Salah pihak di Dago Elos dalam eksepsi nya .
Jadi menurut
Muhammad Basuki Yaman dalil eror in person bukan hanya tergugat untuk
menghadapi penggugat namun juga ada indikator kolusi dengan dalih Error in
person .
Kolusi dalam
pihak pihak yang berperkara .
Kolusi
penggugat , tergugat saksi saksi dan bahkan data BPN dan lain lainnya .
Kolusi dalam
pihak pihak yang berperkara .
Kolusi
penggugat , tergugat saksi saksi dan bahkan data BPN .
Bahwa
Penggugat ( heri Hermawan Muller bersama
3 pihak lainnya dkk ) mengajukan gugatan kepada Didi Koswara dan 335 pihak tergugat
lain nya dkk )
Diduga kuat
Pihak tergugat bukan nya melawan nya namun malah diduga kuat membantu pihak
Penggugat untuk melanjutkan proses perdata yang diduga kuat penuh rekayasa .
Pada putusan
pengadilan negeri perdata hal 40 pihak tergugat mengemukakan Dalil para
penggugat Error in person . Namun indikator kuat malah tergugat dkk ada esensi membantu pihak penggugat . Diduga kuat tergugat dkk menyiapkan pihak ketiga sebelumnya diantara Ismail
Tanjung , Iwan Surjadi ( periksa ajb
atau shm dan atau pbb , 868 m dan 270
dan atau terkait 80 m , bob Nainggolan ( periksa surat kuasa tahun 2008 ) , sjarif Hidayat ( pn hal 120 ) , Deddy M
Saad ( name ini di sampaikan oleh petugas pbb kota Bandung terkait peralihan
objek sekitar 15.000 m namun ada perubahan ) . Jaringan tergugat diduga kuat
menyiapkan heri Hermawan Muller dkk dengan peralihan garapan dari budi alias
budy Harley . Budi dari Jaringan Asep makmun dkk , Asep makmun dari lapangan
bola di Cirapuhan rw 01 yang mana tanah garapan warga yang diminta dengan dalih
untuk fasilitas umum .
Dan di duga
kuat pihak tergugat lah yang melakukan pendataan para tergugat pada sekitar
tahun 2013 dan atau sekitar 2008 hingga tahun 2014 / 2015 / 2016 yang mana
melibatkan pihak jaringan Iwan Surjadi dan atau jaringan bob Nainggolan dkk dan
atau yang lainnya . Dan atau melibatkan oknum pengurus rt rt di rw 02 dan atau
juga melibatkan oknum toga dan oknum tomas baik di Cirapuhan maupun di Dago
Elos dan lain lainnya .
Ada
indikator bila penggugat melakukan pendataan tidak akan sanggup mendapatkan
data yang pada dasar nya detail namun kemudian sedikit di acak contoh nya
melakukan pendataan daftar tergugat keluarga udin sudinta . Tergugat 22 (
terkait objek yang di gunakan oleh Indrayani anak udin ) , tergugat 69 (
identik terkait dengan warung kopi di terminal Dago usaha keluarga udin )
tergugat 99 ( terkait tambal ban samping warung kopi usaha keluarga Udin ) , tergugat 232 ( terkait yang digunakan cepi
anak udin ) 233 ( terkait objek yang digunakan pak Dirman sampingnya yang
digunakan kopi ) dan 301 ( masih butuh pendalaman ) , dan banyak daftar tergugat yang di objek
Cirapuhan namun oleh jaringan oknum pengurus Rt rt di rw 02 dimasukkan ke rt rt
di rw 02 Dago Elos . Dan juga data fasilitas umum di rw 02 ( yang mana fasilitas
umum di rw 01 seolah di tiadakan ,
begitu hal nya warga Cirapuhan seolah di tiadakan kecuali pihak pihak yang
membantu dalam proses rekayasa perdata )
Sehingga ada
motif penggugat akan mendapatkan hak pertanahan dan atau pihak jaringan
tergugat akan mendapatkan keuntungan hak pertanahan terkait aneksasi fasilitas
umum di rw 02 ( eks pasar inpres dan sekitar terminal ) dan juga objek
fasilitas umum di Cirapuhan rw 01 baik berupa lahan masjid , makam , lapangan
bawah , lapangan bola dan sekitarnya dan juga warga warga lainnya baik itu pemegang
shm yang kebanyakan di Cirapuhan rw 01 bukan di Dago Elos rw 02 . Dan juga
mendapatkan keuntungan dari warga warga yang di intimidasi dan di halangi
halangi hak sejak lama ( bahkan ada warga yang leluhur nya diketahui sudah ada
di area objek sekitar tahun 1850 / 1870 yaitu keluarga Nawisan . Saat ini masih
banyak keturunan nya di area objek sengketa . ) Dan atau pihak pihak yang
mengadakan kesepakatan dengan pihak keturunan nawisan dan warga lainnya namun
diintimidasi dan di halangi halangi hak nya .
Berdalih
melawan Gugatan Penggugat malah pihak tergugat utama lah yang membuat
kesepakatan dengan pihak ketiga Raminten dkk dan atau H Syamsul Mapareppa dkk
sebelum gugatan di daftarkan di pengadilan negeri tgl 30 November 2016 . yang
mana kesepakatan ini merugikan ke tergugat lain nya ( yang merasa di rugikan
tergugat 334 atas nama dinas perhubungan . baca putusan perdata hal 80 sd 89 ) .
Dan tentu nya merugikan Rakyat dan Negara sebagai pihak ketiga dan atau pihak
lain nya .
Penggugat
menyatakan ada 5 buah alas hak barat eigendom verponding ( nomor 3740 , 3741 ,
3742 dan 6467 ada di Dago terkait melawan Didi Koswara dkk . 1182 ada di Ir H
Juanda 166 melawan PT KAI . ) Raminten dkk dan H Syamsul Mapareppa dkk pun
mengklaim alas hak barat eigendom verponding nomor 3740 , 3741 , 3742 dan 6467
seluas sekitar 6,9 hektar . Klaim nya pun
di duga ada rekayasa .
Kesimpulan
laporan dan kesaksian Muhammad Basuki Yaman , penggugat Error in person
tergugat dkk pun Error in person . Penggugat tidak punya kapasitas mengajukan
gugatan para pihak tergugat pun tidak punya kapasitas mengajukan eksepsi malah
ada indikator berkolusi dalam perkara yang mana dengan diprosesnya perdata maka
indikator tindak pidana terjadi sehingga gugatan dan eksepsi jaringan ini
diduga kuat bagian dari kolusi .
Jadi menurut
nya Data Penggugat dan data Tergugat dan para pihak nya dan atau pihak ketiga
lainnya sudah dikondisikan . Sehingga bukan lah Error in Person tapi malah
sudah tepat untuk mendukung Rekayasa Kasus ini .
Rekayasa
kasus Dago Elos Cirapuhan dengan Rekayasa Dalil Error in person bagian dua .
Tulisan M Basuki Yaman berdasarkan Laporan Warga dan berkas berkas Rt rt di
Dago Elos rw 02 dan di Cirapuhan Rw 01
dan juga berkas dan atau dokumen lain nya baik itu ajb , shm , putusan perdata
, putusan pidana dan lain lain nya .
Bahwa
laporan laporan warga dan lain nya melaporkan secara langsung maupun tidak
dalam pertemuan dan lain lain nya .
Bahwa
sekitar tahun 1960 an dan atau tahun 1980 an bahwa ahya ( bapak asep makmun
tergugat II yang juga pembela
Isidentil , ahya juga mertua dari Didi
koswara tergugat I ) adalah pekerja dari Tomi ( suami rokayah binti tama bin
hasyim alias hasim yang menikah dengan okoh binti Nawisan )
Rekayasa
kasus Dago Elos Cirapuhan dengan Rekayasa Dalil Error in person bagian dua .
Tulisan M Basuki Yaman berdasarkan Laporan Warga dan berkas berkas Rt rt di
Dago Elos rw 02 dan di Cirapuhan Rw 01
dan juga berkas dan atau dokumen lain nya baik itu ajb , shm , putusan perdata
, putusan pidana dan lain lain nya .
Bahwa
laporan laporan warga dan lain nya melaporkan secara langsung maupun tidak
dalam pertemuan dan lain lain nya .
Bahwa
sekitar tahun 1960 an dan atau tahun 1980 an bahwa ahya ( bapak asep makmun
tergugat II yang juga pembela
Isidentil , ahya juga mertua dari Didi
koswara tergugat I ) adalah pekerja dari Tomi ( suami rokayah binti tama bin
hasyim alias hasim yang menikah dengan okoh binti Nawisan )
Sementara
itu tergugat II Didi koswara menurut Slamet bin karto ( sekitar tahun 1960 atau tahun 1970 an ) masih
luntang lantung mencari kerja bahkan siap menjadi ob ( office boy ) di beberapa
kantor salah satu kemudian kampus unpad .
Hal ini
menunjukan bahwa Didi koswara tidak
sebagaimana yang di riwayatkan ada kesepakatan dengan yayasan ema alias Ny Nini
karim SH baik itu tahun 1967 dan atau
tahun 1968 dan atau tahun 1996 .
Sehingga bab alat bukti no 21 tertanggal 30 Desember 1967 . Dan nomor 22 surat
keterangan dari pengurus yayasan ibu ema
tertanggal 4 januari 1968 . Dan atau nomor 27 surat penguasaan fisik
lahan 15.000 m tanggal 15 juni 1996 diketahui ketua rt / rw dan lurah Dago . (
baca putusan perdata pengadilan negeri hal 71 sd hal 75 ) . Sehingga Bab alat
Bukti Tergugat diduga tidak dan atau Palsu dan atau di rekayasa .
Mengingat .
Hal tersebut
bertentangan dengan kondisi Didi koswara sebagai mana laporan Slamet bin Karto
. Dan juga alas hak didi koswara yang di maksud bertentangan dengan laporan
surat pemerintah bandung tahun 1974 yang mana yayasan ema alias ny nini karim
menyerahkan sekitar 6,9 hektar ke pemerintah bandung dan yayasan ema
mendapatkan kembali hanya beberapa ribu
meter ( tidak sampai 15.000 meter ) .
Dan dalil
alas hak didi koswara pun bertentangan dengan laporan rt rt di rw 02 Dago Elos
yang mana mengemukakan luas garapan di Dago Elos rw 02 hanya 5.940 m untuk
sekitar 57 atau 58 penggarap . Dan tak ada objek Didi koswara seluas 15.000 m . Surat ini juga
di tanda tangani asep makmun dll .
Bahkan lurah
Dago pun hanya memberikan keterangan 10.000 meter untuk sekitar 1000 penggarap
.
Dari sini
warga juga melaporkan riwayat lainnya yaitu ada pasar inpress dan terminal dago
di Dago Elos yang mana luas nya sekitar 9.000 meter hingga meter . Dengan
perhitungan 19.000 meter bila di kurangi 5940 meter dan atau di kurangi 10.000
meter .
baca surat rt rw 02 dago elos tahun 1997 dan
surat keterangan lurah tahun 1997 . Dan juga surat rt rw dago elos 02 cirapuhan 01 tahun 1999
yang mana juga di tanda tangani asep makmun dkk bahkan alo sana seolah
tidak jelas dengan menempatkan diri sebagai ketua rt 07 rw 01 Dago padahal dia
ketua rt 04 rw 01 . Hal ini pun menjadi penting
, warga warga cirapuhan rt 07 rw 01 melaporkan alo sana , apud
sukendar kadang bersikap menjadi
pengurus rt 07 rw 01 untuk urusan tanah . Dan juga suhaemi alias usman ( ketua
rt 06 rw 01 ) . Dan juga Ismail Tanjung ( ketua rw 02 Dago Elos ) dan atau
Tahri ( ketua rt di rw 02 ) dan juga Sengkin dll .
Jadi ada
pihak pihak tertentu yang seolah pengurus rt 07 dengan pemproses tanah dan atau
mengklaim tanah di cirapuhan rt 07 rw 01 atas
nama pihak nya maupun atas nama pihak lainnya yang di rekomendasikan nya
. Padahal riwayat nya tidak demikian .
Bahwa warga
warga melaporkan bahwa di rt 06 rw 01 ada pihak pihak yang menjadi penumpang
gelap dengan mengatasnamakan rekomendasi Gubernur . ( baca kesaksian wahyu bin
alo Sana . Dan juga kesaksian petugas bpn pada putusan sidang pidana heri
hermawan dan dodi rustandi . Baca pula surat bpn tahun 1983 kepada Gubernur Jawa barat memorial lurah
Dago )
Bahkan
tanggal 30 April 2025 , Forum Dago Melawan melalui jubir nya Asep Makmun
mengemukakan terkait 2,2 hektar dan sekitar 4,7 hektar blong ( kosong )
kemudian mengemukakan lahan pemerintah dan atau kemudian dulu mana Pemerintah
Bandung dengan Didi Koswara .
Hal ini
menjadi semacam pengakuan bahwa Pihak yang berperkara perdata sudah tepat (
pihak tergugat dan atau dengan Penggugat yang hanya menguasai fisik objek
sengketa sekitar 2 hektar ) . Dan atau ada semacam Mens rea terkait pihak ketiga
( yang menguasi sekitar 4 hektar dan atau hingga 4,7 hektar ) harus tunduk pada
putusan perdata ( kemenangan Penggugat dan atau pun Tergugat ) . Bahkan ada
mensrea pihak yang berperkara pun bila sebagai tergugat harus tunduk pada
tergugat utama . Selain itu Asep Makmun mengingat supaya berterima kasih Kepada
Lembaga Bantuan Hukum .
Bahkan dari
sini MBY mengingatkan bahwa Bob Nainggolan pun dikenal sebagai Pendiri LBH .
Namun posisi Bob Nainggolan pun tidak jelas dengan mendukung dan atau sebagai
Pengacara Iwan Surjadi Dkk pada sekitar tahun 2008 . Dari sini menjadi
indikator dugaan ada Oknum Lembaga Bantuan Hukum dan Atau Praktisi hukum yang
terlibat dalam rekayasa ini .
Pada
Pertemuan 30 April 2025 tersebut , dia menyatakan siap di periksa . Namun pada
kenyataan tidak ada kesuaian nya . Pada Tanggal 15 April 2025 , Dodi Bogel dan
Dodi lainnya , Basuki ( saat ini ketua rw 02 ) Oman dan lain lain nya melarang
dokumentasi dan atau pengambilan drone . Yang mana oleh jurnalis akan berikan
penjelasan mana objek sengketa , mana Cirapuhan rw 01 ( ada 4 rt hingga 5 rt di
Cirapuhan rw 01 ) mana lokasi Dago Elos rw 02 ( ada 2 rt di rw 02 ) . Dan juga
pada tanggal 13 November 2025 perwakilan Dinas perhubungan melakukan pengukuran
. Namun ada bentrokan sesama pihak Dago Elos .
penjelasan MBY bahwa ada ketidak pastian yang dijaga oleh jaringan tertentu di
pihak Tergugat . Sehingga mereka sendiri tidak menghendaki objektifitas .
Bahkan langkah pidana Muller ada esensi buang badan .
Dari laporan
laporan warga saya muhammad Basuki yaman merangkum nya .berikut ini analisa
laporan warga . Ini merupakan aksi Berantai jaringan mafia Tanah . Bukan hanya
melibatkan pihak Luar dan atau Penggugat saja . Namun melibatkan pihak didalam
dan pihak pihaklainnya .
Ketika
sekitar tahun 1980 an , ada oknum pengurus rt 06 rw 01 dan oknum pengurus rt 04
rw 01 tutup mata dengan masuk nya pihak ketiga yang menyerobot lahan warga .
Baca dalam laporan bpn ada satu nama yang punya lebih dari shm yang mana luas
nya satu shm ada yang ribuan meter .
Dan atau (
selain tutup mata ) ada fakta lainnya Alo Sana mendapatkan SHM dan juga Suhaemi
alias Usman mendapatkan SHM an Siti Nurmah dengan luas 142 m .
Dan selain itu
Didi Koswara seluas 80 m . Keterangan asep makmum kepada hendi arisandi .
Riwayat dari bapak nya asep makmun ( ahya ) karena asep makmun masih kecil
sehingga di atasnamakan Didi koswara ( didi koswara adalah kakak ipar asep
makmun )
Riwayat
menurut warga ahya adalah pegawai atau buruh nya tomi . Adapun terkait tanah
menurut warga keluarga tomi punya semacam upah dan lainnya yang belum di bayar
ke keluarga ahya . Menurut warga nilai pasti nya tidak tahu namun bila di
sandingkan tanah nilai nya hanya sekitar 1 meter hingga 4 meter ( sehingga objek 80 m didi koswara perlu diperiksa
sehubungan telah merugikan anak turunan keluarga tomi rokayah menutup jalan
keluarga tomi rokayah sehingga keluarga nya membeli tanah di samping nya untuk
jalan dan rumah . Selain itu merugikan
warga objek 80 m bila di lakukan pemagaran akan menutup jalan warga .
Kebijakan
gubernur punya nilai positif dan negatif dengan ada nya pihak yang
menyalahgunakan nama nya atau surat tahun 1983 tersebut .
Sehingga
pula ada semacam intervensi kebijakan pemerintah Bandung . Maka TPA di
cirapuhan rt 07 rw 01 di tutup sekitar tahun 1984 beberapa lokasi tahun 1989 .
Sehingga
pula objek 2,2 meter di area Dago elos rw 02 ( sekitar 3.000 m di cirapuhan rw
01 ) mengalami intervensi dengan program pasar inpress sekitar tahun 1980 an .
Dan juga musyawarah . Hasil nya ada terminal dago dan pasar inpress .
Sedangkan warga mendapatkan lahan di
belakang ( sesuai laporan rt rw 02 dengan luas objek garapan warga 5.940 m ) .
Diantara
mereka dari cirapuhan adalah Asep makmun , Tahri , sengkin ( jadi 3 pihak ini
riwayat awal kedatangannya dan ataupun keluarga nya di Cirapuhan . 3 pihak ini
punya peran penting mengingat mereka jadi pengurus rt rt dan atau rw di rw
02 . Selain itu akan melibatkan keluarga
nya dan atau pihak lainnya ) .
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak
Laporan dan
analisis Muhammad Basuki Yaman (MBY) tentang dalil salah pihak sebagai dugaan
modus rekayasa perkara. Gunakan visual sampul sederhana dengan latar kawasan perkotaan/permukiman
Bandung.
Menurut
laporan MBY, dalil salah pihak dalam perkara perdata umumnya merupakan dalil
standar dalam eksepsi. Namun dalam kasus Dago Elos melawan Muller Bersaudara,
MBY mengklaim dalil tersebut bukan sekadar pembelaan hukum biasa, melainkan
diduga dipakai sebagai modus yang berulang dalam jaringan mafia tanah sejak
dekade 1960-an, 1970-an, atau 1980-an.
bukan salah
pihak, melainkan susunan peran yang disengaja
perkara Dago
Elos lebih tepat dibaca sebagai perkara pidana yang diproses lewat jalur
perdata. Karena itu, para pihak yang muncul dalam perkara disebut bukan keliru
menempatkan pihak, melainkan sudah ditempatkan sesuai peran yang diduga
diskenariokan: penggugat, tergugat, pihak ketiga, hingga pihak luar yang
dikondisikan untuk menciptakan kekacauan atau antisipasi bila hasil perkara
tidak sesuai harapan pihak tertentu.
Pemetaan
pihak
Intinya penggugat
adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, Joe
Budi Hartanto, atau PT Dago Inti Graha. Di sisi tergugat, MBY membagi 336
tergugat ke dalam empat kelompok besar: kelompok tergugat utama yang dipimpin
Asep Makmun sebagai pembela insidentil, kelompok Mina tergugat 88, kelompok
Dinas Perhubungan tergugat 334, dan kelompok PT Pos tergugat 335.
Kelompok tergugat
dan peran
kelompok
tergugat utama merupakan kelompok terbesar dan paling dominan, termasuk yang
disebut terkait Pemuda RW 02 yang kemudian berubah nama menjadi Forum Dago
Melawan. Mina tergugat 88 disebut kemudian membentuk Kelompok 12. Dinas Perhubungan
tergugat 334 dinilai paling kompeten dalam langkah hukum perdata, sedangkan PT
Pos tergugat 335 dinilai mengajukan eksepsi yang standar dan cenderung ragu.
Kejanggalan
yang menonjol dalam proses perdata
menyoroti
adanya penggugat intervensi seperti Raminten dan H. Syamsul Mapareppa yang
disebut telah memiliki kesepakatan dengan pembela insidentil sebelum
pendaftaran gugatan. Ia juga menyoroti klaim atas sekitar 6,9 hektare dengan
dasar hak barat Eigendom Verponding bernomor sama dengan versi penggugat maupun
versi BPN. kemunculan beberapa versi dasar hak ini menunjukkan langkah hukum
yang janggal.
dugaan
rekayasa perdata dan saling gugat
bahwa
perkara tersebut bukan contoh salah pihak, tetapi bagian dari dugaan rekayasa
perdata dan jaringan saling gugat. Tujuannya untuk menciptakan kekacauan,
ketidakjelasan, dan memuluskan penguasaan atas wilayah yang disebut direkayasa
dari Cirapuhan RW 01 menjadi Dago Elos atau RW 02.
Indikator
kolusi
dalil salah
pihak diduga bukan hanya dipakai tergugat untuk menghadapi penggugat, tetapi
juga dapat menjadi indikator kolusi. kemungkinan kolusi antara penggugat,
tergugat, saksi, data pertanahan, dan pihak lain dalam perkara. data para pihak
telah dikondisikan agar proses perkara tetap berjalan ke arah tertentu.
Contoh data
dan pendataan tergugat
ada indikasi
pihak tergugat atau jaringannya justru menyiapkan pendataan para tergugat pada
rentang sekitar 2008 sampai 2016. contoh data keluarga Udin yang tersebar di
beberapa nomor tergugat dan menyebut sejumlah objek di Cirapuhan dimasukkan ke
wilayah RW 02 Dago Elos. rincian data yang sangat detail tetapi sebagian diacak
ini sulit diperoleh bila hanya dilakukan oleh pihak penggugat.
Motif yang
diduga: penguasaan lahan dan fasilitas umum dan lahan pihak ketiga baik yang
ada SHM maupun yang belum karena di intimidasi dan di halang halangi hak nya .
dugaan motif
perkara berkaitan dengan perolehan keuntungan hak atas tanah, termasuk
fasilitas umum di RW 02 seperti eks Pasar Inpres dan sekitar terminal, serta
fasilitas umum di Cirapuhan RW 01 seperti masjid, makam, lapangan, dan area
warga lainnya. warga yang juga mengalami intimidasi atau penghalangan hak sejak
lama.
Bagian dua:
riwayat lama dan dugaan rekayasa bukti
Riwayat para
tokoh dengan laporan warga sejak sekitar 1960-an hingga 1980-an hingga masa
sekarang . riwayat Didi Koswara menurut kesaksian warga dengan dokumen yang
disebut sebagai alat bukti dalam perkara perdata, adanya dugaan
ketidaksesuaian, kepalsuan, atau rekayasa pada sejumlah bukti terkait
penguasaan lahan.
Pertentangan
data luas lahan versi warga, RT/RW, dan pihak berperkara.
sejumlah
perbandingan luas lahan: klaim 15.000 meter, laporan RT/RW tentang sekitar
5.940 meter untuk sekitar 57–58 penggarap, keterangan lurah sekitar 10.000
meter untuk sekitar 1.00 penggarap, serta keberadaan terminal dan Pasar Inpres
sekitar 9.000 meter. perbedaan ini untuk menegaskan adanya ketidakselarasan
data yang perlu diperiksa.
Peran
pengurus lokal dan tokoh
menyoroti
nama-nama pengurus lokal dan tokoh masyarakat yang menurut laporan warga
memiliki peran penting dalam proses tanah, rekomendasi, atau klaim wilayah. diantara
lain Alo Sana, Apud Sukendar, Suhaemi alias Usman, Ismail Tanjung, Tahri,
Sengkin, serta tokoh lain yang perlu diperiksa perannya dalam konteks administrasi
wilayah dan pertanahan.
mencatat
peristiwa yang lebih baru, termasuk pertemuan 30 April 2025, pernyataan Asep
Makmun, larangan dokumentasi pada 15 April 2025, serta pengukuran oleh
perwakilan Dinas Perhubungan pada 13 November 2025 yang disebut berujung
bentrokan sesama pihak Dago Elos. rangkaian ini menunjukkan adanya
ketidakpastian yang dijaga dan penolakan terhadap objektivitas di lapangan.
dugaan
kolusi, rekayasa perdata, rekayasa bukti, dan peran para pihak Sehingga perkara
Dago Elos bukan soal salah pihak, melainkan dugaan penataan peran yang sengaja
dibentuk untuk mendukung tujuan tertentu dalam sengketa lahan.
1. Pokok
laporan MBY – inti dugaan rekayasa salah pihak (Error in Person).
2. Kronologi
peristiwa – urutan waktu dan pihak-pihak yang terlibat.
3. Analisis
alas hak Barat – Eigendom Verponding Muller bersaudara dan dokumen
pembanding dari pihak tergugat.
4. Analisis
putusan perdata – nomor halaman, pertimbangan hakim, alat bukti, dan
bagian yang dikritik MBY.
5. Analisis
wilayah – hubungan Kampung Cirapuhan RW 01, Dago Elos RW 02, dan
Terminal Dago.
6. Dugaan
rekayasa hukum – pemetaan argumentasi dan bukti yang perlu diuji.
7. Kesimpulan
dan rekomendasi hukum – termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti
melalui jalur perdata maupun pidana.
Penjelasan dan rangkuman
lengkap laporan Muhammad Basuki Yaman (MBY)
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak (Error in Person)
1. Inti utama laporan
Gagasan
utama Muhammad Basuki Yaman dalam dokumen ini adalah bahwa perkara perdata Dago
Elos melawan Muller Bersaudara diduga bukan sekadar persoalan salah menentukan
pihak dalam gugatan (Error in Person).
Menurut
analisis MBY, ada dugaan bahwa posisi penggugat, tergugat, pihak ketiga, saksi,
dan data pertanahan telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga proses perkara
berjalan sesuai skenario tertentu.
Dengan kata
lain, MBY mempertanyakan apakah dalil salah pihak benar-benar merupakan
kesalahan hukum biasa atau justru bagian dari dugaan rekayasa perkara.
Ada tiga
gagasan utama yang menjadi dasar laporan:
- Dugaan rekayasa posisi
penggugat dan tergugat.
- Dugaan pengondisian data
wilayah dan alas hak tanah.
- Dugaan penguasaan tanah dan
fasilitas umum yang berkaitan dengan Cirapuhan RW 01 dan Dago Elos RW 02.
Penting: Ini merupakan tesis dan tuduhan
dalam laporan MBY. Dokumen ini belum dengan sendirinya membuktikan adanya
kolusi, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana.
2. Memahami istilah Error in Person
Error in
Person dalam
laporan ini merujuk pada persoalan kesalahan menentukan pihak yang digugat atau
pihak yang seharusnya terlibat dalam perkara.
MBY
berpendapat bahwa dalil tersebut digunakan secara tidak wajar dalam perkara
Dago Elos.
Menurutnya,
penggugat dan tergugat justru diduga sudah berada pada posisi yang sesuai
dengan skenario tertentu.
Ia kemudian
mempertanyakan apakah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah,
tetapi berada di luar perkara, sengaja tidak ditempatkan sebagai pihak.
Jadi,
pertanyaan utama MBY adalah:
- Apakah penggugat benar-benar
memiliki kapasitas menggugat?
- Apakah seluruh tergugat
benar-benar merupakan pihak yang tepat?
- Apakah ada pemilik atau
penguasa tanah lain yang tidak dilibatkan?
- Apakah pihak ketiga memiliki
kepentingan yang tidak terungkap dalam perkara?
- Apakah dalil salah pihak justru
mengaburkan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah?
Halaman
sumber: 1–5 dan 8–9.
3. Pemetaan para pihak menurut laporan MBY
MBY membagi
336 tergugat ke dalam empat kelompok besar.
|
Kelompok |
Pihak yang disebut |
Penjelasan MBY |
|
Penggugat |
Heri
Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, Joe Budi
Hartanto/PT Dago Inti Graha |
Pihak
penggugat |
|
Tergugat
utama |
Didi
Koswara, Asep Makmun, Alo Sana, Apud Sukendar dan lainnya |
Kelompok
terbesar |
|
Kelompok
kedua |
Mina,
tergugat nomor 88 |
Disebut
kemudian membentuk Kelompok 12 |
|
Kelompok
ketiga |
Dinas
Perhubungan, tergugat 334 |
Dinilai
MBY memiliki langkah hukum perdata yang kompeten |
|
Kelompok
keempat |
PT Pos,
tergugat 335 |
Eksepsinya
dinilai standar dan cenderung ragu |
MBY juga menyebut adanya pihak penggugat intervensi,
yaitu Raminten dan H. Syamsul Mapareppa beserta kelompoknya.
Menurut
laporan tersebut, terdapat kesepakatan antara pihak-pihak tertentu sebelum
gugatan didaftarkan pada 30 November 2016.
MBY
mempertanyakan hubungan kesepakatan tersebut dengan kepentingan para tergugat
lainnya.
Halaman
sumber: 2–4 dan 8.
4. Dugaan rekayasa wilayah Cirapuhan dan Dago Elos
Terminal Dago Ada di Pusaran Sengketa Lahan Dago Elos,
Kenapa ...
Terminal Dago Bandung - Bandung
View of Dago Village, Bandung, Indonesia.
Ini
merupakan salah satu bagian paling penting dari laporan.
MBY
mengemukakan dugaan bahwa wilayah Kampung Cirapuhan RW 01 secara administratif
dan pertanahan seolah-olah dimasukkan ke dalam narasi Dago Elos RW 02.
Menurutnya,
persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai sengketa kepemilikan tanah,
tetapi juga harus dilihat dari sejarah wilayah, batas RW, RT, fasilitas umum,
dan riwayat penguasaan tanah.
Beberapa hal
yang disoroti terkait sengketa wilayah dan atau sengketa lahan :
- Cirapuhan RW 01 memiliki
sekitar 4–5 RT.
- Dago Elos RW 02 hanya memiliki
2 RT.
- Sejumlah objek yang menurut
laporan berada di Cirapuhan diduga dimasukkan ke dalam pendataan Dago
Elos.
- Fasilitas umum Cirapuhan
seperti masjid, makam, lapangan, dan lahan warga menjadi bagian dari
persoalan yang harus diperiksa.
- Eks Pasar Inpres dan Terminal
Dago juga disebut dalam analisis penguasaan wilayah.
bahwa batas
wilayah dan identitas masyarakat harus diperiksa secara objektif agar tidak
terjadi pencampuran antara wilayah, objek tanah, dan pihak yang berperkara.
Halaman
sumber: 4, 7–8, 12, dan 16–20.
5. Persoalan 6,9 hektare dan Eigendom Verponding
9 Bukti Kepemilikan Tanah Selain Sertifikat di Indonesia
Bagian ini
sangat penting karena menyangkut dasar klaim tanah.
empat nomor
Eigendom Verponding yang dikaitkan dengan klaim tanah di Dago:
|
Nomor |
Keterangan dalam laporan |
|
3740 |
Diklaim
terkait objek Dago |
|
3741 |
Diklaim
terkait objek Dago |
|
3742 |
Diklaim
terkait objek Dago |
|
6467 |
Diklaim
terkait objek Dago |
|
1182 |
Disebut
berada di Ir. H. Juanda 166, terkait perkara melawan PT KAI |
Hal yang
dipersoalkan MBY adalah adanya klaim dari penggugat dan pihak penggugat
intervensi, yaitu Raminten dkk. serta H. Syamsul Mapareppa dkk., yang sama-sama
dikaitkan dengan nomor Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467.
Menurut MBY,
terdapat beberapa versi alas hak dengan nomor yang sama dan klaim luas sekitar
6,9 hektare.
Pertanyaan
yang muncul:
- Apakah semua nomor Eigendom
tersebut benar-benar menunjuk objek tanah yang sama?
- Apakah peta dan batas tanah
setiap nomor sudah sesuai?
- Apakah ada tumpang tindih
klaim?
- Apakah luas 6,9 hektare
benar-benar sesuai dengan dokumen historis?
- Bagaimana hubungan klaim
tersebut dengan tanah pemerintah, fasilitas umum, dan tanah yang dikuasai
masyarakat?
Kesimpulan
analisis: MBY menilai
adanya tiga versi alas hak perlu diperiksa secara mendalam. Pemeriksaan tidak
cukup hanya berdasarkan nomor Eigendom, tetapi harus mencocokkan peta, lokasi,
luas, batas, riwayat peralihan, dan dokumen asal.
Sumber:
halaman 3 dan 8–9.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
6. Persoalan luas tanah 15.000 m², 5.940 m², dan
10.000 m²
Ini
merupakan salah satu bagian yang paling menarik untuk diteliti lebih lanjut.
MBY
membandingkan beberapa keterangan luas tanah yang menurutnya tidak selaras.
Perbandingan
angka dalam laporan MBY
15.000 m²
Dipersoalkan
Disebut
sebagai luas objek yang dikaitkan dengan alas hak Didi Koswara.
5.940 m²
Disebut
dalam surat RT/RW Dago Elos RW 02 sebagai luas garapan sekitar 57–58 penggarap.
10.000 m²
Disebut
sebagai keterangan Lurah Dago untuk sekitar 1.00 penggarap, menurut penulisan
dalam dokumen.
Sekitar
9.000 m²
Disebut
sebagai perkiraan luas Terminal Dago dan Pasar Inpres dalam laporan.
MBY
mempertanyakan keberadaan objek 15.000 m² yang dikaitkan dengan Didi Koswara
karena dianggap tidak sesuai dengan beberapa keterangan lain.
Ia juga
menghubungkan persoalan tersebut dengan:
- Bukti nomor 21, tertanggal 30
Desember 1967.
- Bukti nomor 22, surat Yayasan
Ema tertanggal 4 Januari 1968.
- Bukti nomor 27, surat
penguasaan fisik 15.000 m² tertanggal 15 Juni 1996.
- Surat pemerintah Bandung tahun
1974 yang menurut laporan menyebut penyerahan sekitar 6,9 hektare oleh
Yayasan Ema kepada pemerintah Bandung.
MBY
mempertanyakan apakah benar terdapat dasar penguasaan 15.000 m² sebagaimana
diklaim dalam dokumen yang dibahasnya.
Ia juga
menggunakan kesaksian Slamet bin Karto mengenai riwayat pekerjaan Didi Koswara
sebagai pembanding terhadap riwayat penguasaan tanah yang dikemukakan.
.
Halaman
sumber: 10–12.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
7. Dugaan pendataan tergugat dan pemindahan identitas
wilayah
MBY
mengemukakan dugaan bahwa pendataan para tergugat sudah dipersiapkan sejak
sekitar 2008 hingga 2016.
Ia
mempertanyakan bagaimana penggugat dapat memiliki daftar tergugat yang begitu
detail, sementara sebagian objek yang menurutnya berada di Cirapuhan justru
tercatat sebagai bagian dari Dago Elos RW 02.
Contoh yang
diberikan adalah keluarga Udin Sudinta.
Dalam
laporan, MBY menyebut beberapa nomor tergugat:
- Tergugat 22.
- Tergugat 69.
- Tergugat 99.
- Tergugat 232.
- Tergugat 233.
- Tergugat 301.
Menurut MBY,
objek-objek yang dikaitkan dengan keluarga tersebut tersebar dalam daftar
tergugat dan memiliki hubungan dengan lokasi di sekitar Terminal Dago maupun
Cirapuhan.
Ia menduga
ada keterlibatan oknum pengurus RT/RW dalam proses pendataan tersebut.
Pokok
persoalannya bukan sekadar siapa yang masuk dalam daftar tergugat, tetapi
apakah alamat, identitas warga, lokasi objek, dan batas administrasi yang
digunakan sudah benar.
Jika benar
terdapat perbedaan, maka dokumen pendataan dan peta wilayah perlu diperiksa
satu per satu.
Sumber:
halaman 6–8.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
8. Riwayat Cirapuhan sejak 1850–1980-an
MBY juga
mencoba menarik persoalan Dago Elos ke riwayat masyarakat yang lebih lama.
Beberapa hal
yang disampaikan:
- Keluarga Nawisan disebut sudah
berada di sekitar objek sengketa sejak 1850 atau 1870.
- Ada riwayat keluarga Tomi,
Rokayah, dan keturunan Nawisan.
- Ahya disebut sebagai pekerja
Tomi sekitar 1960-an
- MBY mempertanyakan riwayat
penguasaan tanah yang kemudian dikaitkan dengan Didi Koswara.
- Ada persoalan lahan fasilitas
umum, lapangan, makam, dan akses jalan warga.
MBY juga
menyebut objek 80 m² yang dikaitkan dengan Didi Koswara dan mempertanyakan
riwayat perolehannya.
Menurut
laporan, terdapat keterangan warga bahwa tanah tersebut berkaitan dengan
persoalan upah atau hubungan kerja keluarga Ahya dan keluarga Tomi.
Mengapa
bagian ini penting?
Karena MBY
ingin menunjukkan bahwa sejarah penguasaan tanah masyarakat tidak boleh
diabaikan hanya karena munculnya gugatan atau klaim alas hak tertentu.
Sumber:
halaman 10–15.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
9. Kronologi penting yang dicatat dalam laporan
Berikut
urutan waktu yang dapat disusun dari dokumen. Perlu dibedakan antara tanggal
peristiwa yang disebut dan dugaan atau penafsiran MBY.
|
Waktu |
Peristiwa atau keterangan |
|
1850–1870 |
Riwayat
keberadaan keluarga Nawisan menurut laporan warga |
|
1960–1980-an |
Riwayat
Ahya, Tomi, dan sejumlah penguasaan tanah |
|
1967 |
Dokumen
alat bukti nomor 21 |
|
1968 |
Surat
Yayasan Ema, alat bukti nomor 22 |
|
1974 |
Penyerahan
tanah Yayasan Ema kepada pemerintah Bandung menurut laporan MBY |
|
1980-an |
Dugaan
masuknya pihak ketiga dan perubahan penggunaan tanah |
|
1983 |
Surat BPN
kepada Gubernur Jawa Barat yang dirujuk MBY |
|
1996 |
Surat
penguasaan fisik 15.000 m², alat bukti nomor 27 |
|
1997 |
Surat
RT/RW Dago Elos dan keterangan Lurah |
|
1999 |
Surat
RT/RW Dago Elos dan Cirapuhan |
|
2008–2016 |
Rentang
dugaan pendataan para tergugat |
|
30
November 2016 |
Pendaftaran
gugatan perdata menurut laporan |
|
15 April
2025 |
Peristiwa
larangan dokumentasi dan pengambilan gambar drone menurut laporan |
|
30 April
2025 |
Pernyataan
Asep Makmun mengenai 2,2 hektare dan sekitar 4,7 hektare |
|
13
November 2025 |
Pengukuran
oleh perwakilan Dinas Perhubungan yang disebut berujung bentrokan |
Sumber:
halaman 6–15 dan 19–20.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
10. Persoalan Terminal Dago dan Pasar Inpres
Dalam
laporan, Terminal Dago dan Eks Pasar Inpres bukan sekadar fasilitas umum,
tetapi merupakan bagian penting dari persoalan sejarah dan luas tanah.
MBY
mengemukakan bahwa pada sekitar 1980-an terdapat intervensi penggunaan tanah
untuk program Pasar Inpres dan kemudian Terminal Dago.
Menurut
analisisnya:
- Sebagian tanah digunakan untuk
kepentingan pemerintah.
- Masyarakat memperoleh atau
menggarap tanah di bagian belakang.
- Luas garapan yang disebut dalam
surat RT/RW sekitar 5.940 m².
- Keberadaan terminal dan pasar
harus diperhitungkan ketika menghitung keseluruhan objek tanah.
MBY
mempertanyakan apakah luas tanah yang diklaim dalam perkara sudah
memperhitungkan tanah pemerintah dan fasilitas umum.
Ini menjadi
pertanyaan penting: apakah objek sengketa yang diklaim 6,9 hektare benar-benar
satu kesatuan bidang tanah, atau terdiri atas beberapa bidang dengan sejarah
dan status penguasaan berbeda?
Sumber:
halaman 11–15.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
11. Dugaan keterlibatan pihak ketiga dan jaringan
berantai
MBY tidak
hanya memusatkan analisis kepada penggugat dan tergugat.
Ia menyebut
sejumlah pihak lain yang menurutnya perlu diperiksa, antara lain:
- Iwan Surjadi.
- Ismail Tanjung.
- Deddy M. Saad.
- Syarif Hidayat.
- Bob Nainggolan.
- Raminten dan kelompoknya.
- H. Syamsul Mapareppa dan
kelompoknya.
- Sejumlah pengurus RT/RW dan
tokoh masyarakat.
Menurut MBY,
pihak ketiga tersebut perlu ditelusuri berdasarkan riwayat AJB, SHM, PBB, surat
kuasa, kesepakatan, dan hubungan dengan objek tanah.
Ia juga
mempertanyakan apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan pertanahan
ketika proses persidangan berlangsung.
Inti
analisis MBY: dugaan
persoalan Dago Elos bukan hanya melibatkan orang yang tercantum dalam gugatan,
tetapi juga pihak-pihak di luar gugatan yang mungkin memiliki kepentingan
terhadap tanah.
Sumber:
halaman 2–8 dan 13–15.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
12. Pernyataan dan peristiwa tahun 2025
Bagian ini
memberikan gambaran bahwa persoalan yang diangkat MBY tidak berhenti pada
proses pengadilan tahun 2016.
Ada tiga
peristiwa yang disorot.
A. 15 April
2025
Menurut
laporan, terdapat larangan dokumentasi dan pengambilan gambar menggunakan drone
oleh beberapa pihak.
MBY
mengaitkannya dengan persoalan transparansi batas wilayah dan objek sengketa.
B. 30 April
2025
MBY mengutip
pernyataan Asep Makmun mengenai sekitar 2,2 hektare dan 4,7 hektare yang
disebut kosong atau blong.
Pernyataan
ini sebagai hal yang perlu diteliti untuk mengetahui hubungan antara tanah yang
dikuasai pihak berperkara, tanah pemerintah, dan tanah pihak ketiga.
C. 13
November 2025
Laporan
menyebut adanya pengukuran oleh perwakilan Dinas Perhubungan yang kemudian
diwarnai bentrokan sesama pihak Dago Elos.
MBY menilai
ketidakjelasan batas dan objek tanah masih menjadi persoalan.
Sumber:
halaman 13–14.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
13. Kesimpulan besar laporan Muhammad Basuki Yaman
Jika seluruh
21 halaman dirangkum, ada lima kesimpulan utama yang ingin disampaikan MBY.
1
Dugaan
rekayasa posisi para pihak
MBY menduga
posisi penggugat, tergugat, dan pihak ketiga sudah terkondisikan sehingga dalil
salah pihak perlu diperiksa lebih dalam.
2
Dugaan
rekayasa data wilayah
MBY
mempertanyakan perubahan atau pencampuran identitas wilayah Cirapuhan RW 01 dengan
Dago Elos RW 02.
3
Dugaan
ketidaksesuaian alas hak
Klaim
Eigendom Verponding, luas 6,9 hektare, dan objek 15.000 m² harus dicocokkan
dengan arsip dan peta asli.
4
Dugaan
pengabaian hak masyarakat
Sejarah
keluarga, pemegang SHM, penggarap, fasilitas umum, makam, masjid, dan akses
jalan masyarakat perlu diperiksa.
5
Dugaan
perkara pidana dibungkus perkara perdata
MBY
berpendapat bahwa persoalan ini harus ditelusuri dari kemungkinan tindak pidana
yang mendahului atau menyertai proses perdata.
Sumber: halaman
16–21.
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
Kasus Dago
Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf
14. Bagian yang paling perlu dibuktikan
Menurut
saya, agar laporan ini bisa menjadi bahan pemeriksaan hukum yang kuat, ada enam
kelompok dokumen yang harus diprioritaskan.
|
Prioritas |
Dokumen yang harus diperiksa |
Tujuan |
|
1 |
Putusan
perdata lengkap |
Memeriksa
pertimbangan hakim dan eksepsi Error in Person |
|
2 |
Seluruh
Eigendom Verponding |
Memastikan
nomor, luas, lokasi dan batas |
|
3 |
Surat BPN
tahun 1983 |
Memeriksa
riwayat administrasi pertanahan |
|
4 |
Surat
RT/RW 1997 dan 1999 |
Membandingkan
riwayat wilayah dan penggarap |
|
5 |
Dokumen
Yayasan Ema 1967, 1968, dan 1974 |
Menguji
riwayat penyerahan tanah |
|
6 |
SHM, AJB,
PBB, dan peta bidang |
Memeriksa
peralihan dan penguasaan setiap bidang |
Ada satu catatan penting: laporan MBY merujuk putusan
perdata halaman 40, 71–75, 80–89, dan 120. Namun, putusan lengkap tersebut
tidak dilampirkan dalam PDF 21 halaman ini. Karena itu, kita belum bisa
menyatakan bahwa interpretasi MBY terhadap halaman-halaman putusan tersebut sudah benar
tanpa memeriksa putusan aslinya.
Selain itu,
judul awal dokumen menggunakan istilah Error in Objecto, sedangkan
pembahasan utamanya menggunakan Error in Person. Perbedaan istilah ini
perlu diperjelas agar argumentasi hukumnya tidak rancu.
15. Pandangan akhir: apa sebenarnya inti perjuangan
analisis MBY?
Menurut
saya, inti paling penting dari laporan ini bukan hanya membahas siapa menang
dan siapa kalah dalam perkara Muller melawan para tergugat.
Ada
pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah objek
tanah yang diperkarakan benar-benar sesuai dengan sejarah, batas wilayah, alas
hak, dan identitas masyarakat yang menempatinya?
Sebab ada
tiga persoalan yang harus dibedakan:
- Persoalan orang: siapa yang memiliki hak dan
siapa yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara?
- Persoalan objek: tanah mana yang sebenarnya
disengketakan, berapa luasnya, dan di mana batasnya?
- Persoalan wilayah: apakah Cirapuhan RW 01 dan
Dago Elos RW 02 sudah dicatat dan dipetakan secara benar?
Jika ketiga
persoalan ini tidak diperiksa secara terpisah, perdebatan mengenai siapa
penggugat dan siapa tergugat bisa menutupi persoalan yang lebih mendasar, yaitu
identitas dan riwayat objek tanah.
Saran saya
untuk langkah berikutnya: kita perlu membedah putusan perdata Dago Elos halaman demi halaman,
terutama halaman 40, 71–89, dan 120 yang secara khusus dirujuk MBY. Dari sana
kita bisa membuat tabel perbandingan antara isi putusan, bukti penggugat, bukti
tergugat, dan kritik MBY.
Dengan
demikian, analisis tidak berhenti pada dugaan, tetapi mulai menguji satu per
satu dasar argumentasi hukumnya.
Komentar
Posting Komentar