Dalil Error in Objecto hanya lah Modus Kasus Di Dago Elos

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY . Pada dasar nya Dalil ini merupakan standar dalam eksepsi dalam kasus perdata . Namun dalam kasus Dago Elos Melawan Muller Bersaudara , M Basuki Yaman Melaporkan dan memberikan kesaksian nya bahwa Dalil Error in Person adalah Modus Dalil In Person . Menurut nya jaringan mafia tanah yang diduga kuat aksi berantai sejak tahun 1980 an dan atau sejak tahun 1970 dan atau sejak tahun 1960 an hanya menggunakan dalil error in person sebagai Modus untuk terus beraksi .

Kasus Dago Elos Menurut nya adalah kasus Pidana ketika para pihak memproses perdata nya . Dari Sini menurut nya para pihak ini bukan lah salah pihak ( bukan error in person ) . Namun malah sudah sesuai dengan aksi sistematis nya . Yaitu Menempatkan Pihak Penggugat ( yang diduga sudah di skenariokan ) dan menempatkan pihak Tergugat ( sesuai yang di skenariokan . Dan juga menempatkan pihak ketiga ( Iwan Surjadi dkk , Ismail Tanjung dkk , Deddy M Saad dkk dan atau Syarif Hidayat dkk ) sebagai pihak diluar . Sementara itu ada pihak ketiga yang dikondisikan membuat kondisi kacau dan atau untuk antisipasi bila tergugat menang dan atau terjadi perdamaian ( misalnya Sahidin dkk yang memproses shm bercampur dengan tanah makam dan atau Diki Sulaeman dkk yang mendapatkan keuntungan baik berupa shm dan atau PBB dan atau tanah dan atau Bangunan ketika proses sidang tengah berjalan ) . Sementara itu ada pihak pihak yang lainnya di intimidasi dan atau di halang halangi hak nya baik pemegang Serfikat Hak Milik dan atau pun pihak yang tidak memegang alas hak dan atau tidak di rekomendasikan alas hak nya sehingga di alihkan ke pihak lainnnya dan atau di alihkan dengan untuk tempat sosial dan atau fasilitas umum .

Jadi Pada inti nya Heri Hermawan muller , Dodi Rustandi Muller , Pipin Sandepi Muller dan Joe Budi Hartanto atau PT Dago Inti Graha adalah pihak Penggugat .

Didi Koswara , Asep Makmun , Alo Sana , Apud Sukendar ( kesemuanya awal kedatangan nya di Cirapuhan Rw 01 ) dan beserta ,  mina tergugat 88 , Dishub tergugat 334 , PT Pos Tergugat 335 dan serta tergugat lainnya . Dari sini bisa dijelaskan ada 336 tergugat menurut eksepsi nya hanya ada 4 pihak dan atau 4 kelompok . Tergugat utama ( di pimpin tergugat II asep Makmun sebagai Pembela Isidentil ) yang merupakan kelompok terbesar dan atau yang juga didukung oleh Pemuda rw 02 yang kemudian berubah nama menjadi Forum Dago Melawan . inilah yang kelompok dan atau pihak yang mendominasi tergugat yang jumlah ratusan .

Kelompok tergugat dan atau pihak kedua tergugat adalah Mina Tergugat 88 ( yang kemudian membentuk Kelompok 12 ) . Kelompok tergugat dan atau pihak tergugat 334 adalah pihak yang paling kompeten dalam langkah hukum di perdata nya ( namun MBY tidak menilai langkah hukum nya pada kasus Pidana Heri Hermawan Muller ) . Maka cukup Periksa langkah Hukum kuasa hukum nya pada langkah perdata untuk menilai kompetensinya . Kelompok tergugat 335 adalah PT Pos menurut MBY eksepsi nya standar dan cenderung ragu .

Dari Putusan Perdata pula di ketahui bahwa ada para pihak Tergugat yang mana disebut Penggugat Intervensi yaitu Raminten dkk dan atau H Syamsul Mapareppa dkk yang mana telah ada kesepakatan dengan Pembela isidentil sebelum Proses pendaftaran gugatan di Pengadilan . Dan juga Para pihak tergugat ini juga melakukan klaim 6,9 hektar dengan alas Hak Barat Eigendome Verponding dengan nomor yang sama dengan Penggugat maupun sama nomor dengan Versi BPN.  Sehingga menurut MBY tampak jelas bahwa langkah hukum tergugat dan para pihak nya janggal dengan menggunakan alas hak barat eigendome Verponding dengan 3 versi .

Sehingga Hal ini adalah tepat bukan error in person untuk memuluskan yang diduga aksi rekayasa Perdata dan atau Rekayasa jaringan saling gugat  . Membuat kekakacauan dan ketidak jelasan . Jadi Pada intinya pihak yang berperan sama sama merekayasa 5 hektar Cirapuhan rw 01 menjadi Dago Elos dan atau rw 02 . Dan atau merekayasa wilayah Dago menjadi Dago Elos dan atau Rw 02 .

 Sehingga baik Penggugat , Tergugat , maupun saksi saksi dan juga data punya peran yang tepat untuk tujuan aksi nya berhasil . Jadi Pihak tergugat korban maupun tergugat yang terlbat dipaksa ikut serta menduduki Eks Pasar Inpress dan atau Menduduki Cirapuhan Rw 01 . Jadi Aksi pertanahan terprovokasi dengan ` Dago Elos ` .

Sementara itu juga Oknum Toga dan Oknum Tomas seperti Diki Sulaeman melemahkan dan atau mengabarkan dan atau dengan aksi serupa bahwa Cirapuhan tidak terkena dampak nya . Apalagi pemegang SHM . Jadi Masalah melawan harus melalui ` Dago Elo ` ( dan masalah lengah dan santai di Cirapuhan ) .  Dengan dalih jangan mengurusi dunia ( dengan sengketa lahan ) dan atau dalih jangan berburuk sangka . Namun kenyataan nya sebaliknya Menjaga Wilayah adalah Urusan Rakyat dan Negara . malah hal lahan Diki Sulaeman dkk lah yang lebih prioritas mendapatkan nya . ( kita perlu memahami perbedaan Wilayah dan Lahan . Baca Keterangan lainnya terkait Wilayah dan Lahan ) .

Analisis muhammad B Yaman dalil error in person bagian 1

 

Rekayasa kasus Dago Elos Cirapuhan dengan Rekayasa Dalil Error in person bagian satu

( tulisan asli belum di edit muhammad b yaman rekayasa error in person bagian 1 )

 

 

Membongkar Mafia Tanah di Dago Elos Bandung . membongkar Mafia Tanah di Cirapuhan Dago Bandung .

Berikut ini modus mafia tanah rekayasa dengan dalih gugatan dan dalih Error in person di Dago Elos atau Salah pihak di Dago Elos dalam eksepsi nya .

Jadi menurut Muhammad Basuki Yaman dalil eror in person bukan hanya tergugat untuk menghadapi penggugat namun juga ada indikator kolusi dengan dalih Error in person .

 

Kolusi dalam pihak pihak yang berperkara .

Kolusi penggugat , tergugat saksi saksi dan bahkan data BPN  dan lain lainnya .

Kolusi dalam pihak pihak yang berperkara .

Kolusi penggugat , tergugat saksi saksi dan bahkan data BPN .

Bahwa Penggugat ( heri Hermawan Muller  bersama 3 pihak lainnya dkk  )  mengajukan gugatan  kepada Didi Koswara dan 335 pihak tergugat lain nya dkk )

 

Diduga kuat Pihak tergugat bukan nya melawan nya namun malah diduga kuat membantu pihak Penggugat untuk melanjutkan proses perdata yang diduga kuat penuh rekayasa .

Pada putusan pengadilan negeri perdata hal 40 pihak tergugat mengemukakan Dalil para penggugat Error in person . Namun indikator kuat malah tergugat dkk  ada esensi membantu pihak penggugat  . Diduga kuat tergugat dkk menyiapkan  pihak ketiga sebelumnya diantara Ismail Tanjung , Iwan Surjadi  ( periksa ajb atau shm dan atau pbb ,  868 m dan 270 dan atau terkait 80 m , bob Nainggolan ( periksa surat kuasa tahun 2008 )  , sjarif Hidayat ( pn hal 120 ) , Deddy M Saad ( name ini di sampaikan oleh petugas pbb kota Bandung terkait peralihan objek sekitar 15.000 m namun ada perubahan ) . Jaringan tergugat diduga kuat menyiapkan heri Hermawan Muller dkk dengan peralihan garapan dari budi alias budy Harley . Budi dari Jaringan Asep makmun dkk , Asep makmun dari lapangan bola di Cirapuhan rw 01 yang mana tanah garapan warga yang diminta dengan dalih untuk fasilitas umum .

 

Dan di duga kuat pihak tergugat lah yang melakukan pendataan para tergugat pada sekitar tahun 2013 dan atau sekitar 2008 hingga tahun 2014 / 2015 / 2016 yang mana melibatkan pihak jaringan Iwan Surjadi dan atau jaringan bob Nainggolan dkk dan atau yang lainnya . Dan atau melibatkan oknum pengurus rt rt di rw 02 dan atau juga melibatkan oknum toga dan oknum tomas baik di Cirapuhan maupun di Dago Elos dan lain lainnya .

Ada indikator bila penggugat melakukan pendataan tidak akan sanggup mendapatkan data yang pada dasar nya detail namun kemudian sedikit di acak contoh nya melakukan pendataan daftar tergugat keluarga udin sudinta . Tergugat 22 ( terkait objek yang di gunakan oleh Indrayani anak udin ) , tergugat 69 ( identik terkait dengan warung kopi di terminal Dago usaha keluarga udin ) tergugat 99 ( terkait tambal ban samping warung kopi usaha keluarga Udin )  , tergugat 232 ( terkait yang digunakan cepi anak udin ) 233 ( terkait objek yang digunakan pak Dirman sampingnya yang digunakan kopi ) dan 301 ( masih butuh pendalaman )  , dan banyak daftar tergugat yang di objek Cirapuhan namun oleh jaringan oknum pengurus Rt rt di rw 02 dimasukkan ke rt rt di rw 02 Dago Elos . Dan juga data fasilitas umum di rw 02 ( yang mana fasilitas umum di rw 01 seolah di tiadakan  , begitu hal nya warga Cirapuhan seolah di tiadakan kecuali pihak pihak yang membantu dalam proses rekayasa perdata )

Sehingga ada motif penggugat akan mendapatkan hak pertanahan dan atau pihak jaringan tergugat akan mendapatkan keuntungan hak pertanahan terkait aneksasi fasilitas umum di rw 02 ( eks pasar inpres dan sekitar terminal ) dan juga objek fasilitas umum di Cirapuhan rw 01 baik berupa lahan masjid , makam , lapangan bawah , lapangan bola dan sekitarnya dan juga warga warga lainnya baik itu pemegang shm yang kebanyakan di Cirapuhan rw 01 bukan di Dago Elos rw 02 . Dan juga mendapatkan keuntungan dari warga warga yang di intimidasi dan di halangi halangi hak sejak lama ( bahkan ada warga yang leluhur nya diketahui sudah ada di area objek sekitar tahun 1850 / 1870 yaitu keluarga Nawisan . Saat ini masih banyak keturunan nya di area objek sengketa . ) Dan atau pihak pihak yang mengadakan kesepakatan dengan pihak keturunan nawisan dan warga lainnya namun diintimidasi dan di halangi halangi hak nya .

Berdalih melawan Gugatan Penggugat malah pihak tergugat utama lah yang membuat kesepakatan dengan pihak ketiga Raminten dkk dan atau H Syamsul Mapareppa dkk sebelum gugatan di daftarkan di pengadilan negeri tgl 30 November 2016 . yang mana kesepakatan ini merugikan ke tergugat lain nya ( yang merasa di rugikan tergugat 334 atas nama dinas perhubungan . baca putusan perdata hal 80 sd 89 ) . Dan tentu nya merugikan Rakyat dan Negara sebagai pihak ketiga dan atau pihak lain nya .

 

Penggugat menyatakan ada 5 buah alas hak barat eigendom verponding ( nomor 3740 , 3741 , 3742 dan 6467 ada di Dago terkait melawan Didi Koswara dkk . 1182 ada di Ir H Juanda 166 melawan PT KAI . ) Raminten dkk dan H Syamsul Mapareppa dkk pun mengklaim alas hak barat eigendom verponding nomor 3740 , 3741 , 3742 dan 6467 seluas sekitar 6,9 hektar . Klaim nya pun  di duga ada rekayasa .

 

Kesimpulan laporan dan kesaksian Muhammad Basuki Yaman , penggugat Error in person tergugat dkk pun Error in person . Penggugat tidak punya kapasitas mengajukan gugatan para pihak tergugat pun tidak punya kapasitas mengajukan eksepsi malah ada indikator berkolusi dalam perkara yang mana dengan diprosesnya perdata maka indikator tindak pidana terjadi sehingga gugatan dan eksepsi jaringan ini diduga kuat bagian dari kolusi .

Jadi menurut nya Data Penggugat dan data Tergugat dan para pihak nya dan atau pihak ketiga lainnya sudah dikondisikan . Sehingga bukan lah Error in Person tapi malah sudah tepat untuk mendukung Rekayasa Kasus ini .

Rekayasa kasus Dago Elos Cirapuhan dengan Rekayasa Dalil Error in person bagian dua . Tulisan M Basuki Yaman berdasarkan Laporan Warga dan berkas berkas Rt rt di Dago Elos rw 02  dan di Cirapuhan Rw 01 dan juga berkas dan atau dokumen lain nya baik itu ajb , shm , putusan perdata , putusan pidana dan lain lain nya .

Bahwa laporan laporan warga dan lain nya melaporkan secara langsung maupun tidak dalam pertemuan dan lain lain nya .

Bahwa sekitar tahun 1960 an dan atau tahun 1980 an bahwa ahya ( bapak asep makmun tergugat II  yang juga pembela Isidentil  , ahya juga mertua dari Didi koswara tergugat I ) adalah pekerja dari Tomi ( suami rokayah binti tama bin hasyim alias hasim yang menikah dengan okoh binti Nawisan )

Rekayasa kasus Dago Elos Cirapuhan dengan Rekayasa Dalil Error in person bagian dua . Tulisan M Basuki Yaman berdasarkan Laporan Warga dan berkas berkas Rt rt di Dago Elos rw 02  dan di Cirapuhan Rw 01 dan juga berkas dan atau dokumen lain nya baik itu ajb , shm , putusan perdata , putusan pidana dan lain lain nya .

Bahwa laporan laporan warga dan lain nya melaporkan secara langsung maupun tidak dalam pertemuan dan lain lain nya .

Bahwa sekitar tahun 1960 an dan atau tahun 1980 an bahwa ahya ( bapak asep makmun tergugat II  yang juga pembela Isidentil  , ahya juga mertua dari Didi koswara tergugat I ) adalah pekerja dari Tomi ( suami rokayah binti tama bin hasyim alias hasim yang menikah dengan okoh binti Nawisan )

Sementara itu tergugat II Didi koswara menurut Slamet bin karto (  sekitar tahun 1960 atau tahun 1970 an ) masih luntang lantung mencari kerja bahkan siap menjadi ob ( office boy ) di beberapa kantor salah satu kemudian kampus unpad .

Hal ini menunjukan bahwa     Didi koswara tidak sebagaimana yang di riwayatkan ada kesepakatan dengan yayasan ema alias Ny Nini karim SH  baik itu tahun 1967 dan atau tahun 1968   dan atau tahun 1996 . Sehingga bab alat bukti no 21 tertanggal 30 Desember 1967 . Dan nomor 22 surat keterangan dari pengurus yayasan ibu ema  tertanggal 4 januari 1968 . Dan atau nomor 27 surat penguasaan fisik lahan 15.000 m tanggal 15 juni 1996 diketahui ketua rt / rw dan lurah Dago . ( baca putusan perdata pengadilan negeri hal 71 sd hal 75 ) . Sehingga Bab alat Bukti Tergugat diduga tidak dan atau Palsu dan atau di rekayasa .

Mengingat .

Hal tersebut bertentangan dengan kondisi Didi koswara sebagai mana laporan Slamet bin Karto . Dan juga alas hak didi koswara yang di maksud bertentangan dengan laporan surat pemerintah bandung tahun 1974 yang mana yayasan ema alias ny nini karim menyerahkan sekitar 6,9 hektar ke pemerintah bandung dan yayasan ema mendapatkan kembali hanya   beberapa ribu meter ( tidak sampai 15.000 meter ) .

Dan dalil alas hak didi koswara pun bertentangan dengan laporan rt rt di rw 02 Dago Elos yang mana mengemukakan luas garapan di Dago Elos rw 02 hanya 5.940 m untuk sekitar 57 atau 58 penggarap . Dan tak ada objek  Didi koswara seluas 15.000 m . Surat ini juga di tanda tangani asep makmun dll .

Bahkan lurah Dago pun hanya memberikan keterangan 10.000 meter untuk sekitar 1000 penggarap .

Dari sini warga juga melaporkan riwayat lainnya yaitu ada pasar inpress dan terminal dago di Dago Elos yang mana luas nya sekitar 9.000 meter hingga meter . Dengan perhitungan 19.000 meter bila di kurangi 5940 meter dan atau di kurangi 10.000 meter .

 baca surat rt rw 02 dago elos tahun 1997 dan surat keterangan lurah tahun 1997 . Dan juga surat rt rw  dago elos 02 cirapuhan 01  tahun 1999  yang mana juga di tanda tangani asep makmun dkk bahkan alo sana seolah tidak jelas dengan menempatkan diri sebagai ketua rt 07 rw 01 Dago padahal dia ketua rt 04 rw 01 . Hal ini pun menjadi penting  , warga warga cirapuhan rt 07 rw 01 melaporkan alo sana , apud sukendar  kadang bersikap menjadi pengurus rt 07 rw 01 untuk urusan tanah . Dan juga suhaemi alias usman ( ketua rt 06 rw 01 ) . Dan juga Ismail Tanjung ( ketua rw 02 Dago Elos ) dan atau Tahri ( ketua rt di rw 02 ) dan juga Sengkin dll .

Jadi ada pihak pihak tertentu yang seolah pengurus rt 07 dengan pemproses tanah dan atau mengklaim tanah di cirapuhan rt 07 rw 01 atas  nama pihak nya maupun atas nama pihak lainnya yang di rekomendasikan nya . Padahal riwayat nya tidak demikian .

Bahwa warga warga melaporkan bahwa di rt 06 rw 01 ada pihak pihak yang menjadi penumpang gelap dengan mengatasnamakan rekomendasi Gubernur . ( baca kesaksian wahyu bin alo Sana . Dan juga kesaksian petugas bpn pada putusan sidang pidana heri hermawan dan dodi rustandi . Baca pula surat bpn tahun 1983  kepada Gubernur Jawa barat memorial lurah Dago )

Bahkan tanggal 30 April 2025 , Forum Dago Melawan melalui jubir nya Asep Makmun mengemukakan terkait 2,2 hektar dan sekitar 4,7 hektar blong ( kosong ) kemudian mengemukakan lahan pemerintah dan atau kemudian dulu mana Pemerintah Bandung dengan Didi Koswara .

Hal ini menjadi semacam pengakuan bahwa Pihak yang berperkara perdata sudah tepat ( pihak tergugat dan atau dengan Penggugat yang hanya menguasai fisik objek sengketa sekitar 2 hektar ) . Dan atau ada semacam Mens rea terkait pihak ketiga ( yang menguasi sekitar 4 hektar dan atau hingga 4,7 hektar ) harus tunduk pada putusan perdata ( kemenangan Penggugat dan atau pun Tergugat ) . Bahkan ada mensrea pihak yang berperkara pun bila sebagai tergugat harus tunduk pada tergugat utama . Selain itu Asep Makmun mengingat supaya berterima kasih Kepada Lembaga Bantuan Hukum .

Bahkan dari sini MBY mengingatkan bahwa Bob Nainggolan pun dikenal sebagai Pendiri LBH . Namun posisi Bob Nainggolan pun tidak jelas dengan mendukung dan atau sebagai Pengacara Iwan Surjadi Dkk pada sekitar tahun 2008 . Dari sini menjadi indikator dugaan ada Oknum Lembaga Bantuan Hukum dan Atau Praktisi hukum yang terlibat dalam rekayasa ini .

Pada Pertemuan 30 April 2025 tersebut , dia menyatakan siap di periksa . Namun pada kenyataan tidak ada kesuaian nya . Pada Tanggal 15 April 2025 , Dodi Bogel dan Dodi lainnya , Basuki ( saat ini ketua rw 02 ) Oman dan lain lain nya melarang dokumentasi dan atau pengambilan drone . Yang mana oleh jurnalis akan berikan penjelasan mana objek sengketa , mana Cirapuhan rw 01 ( ada 4 rt hingga 5 rt di Cirapuhan rw 01 ) mana lokasi Dago Elos rw 02 ( ada 2 rt di rw 02 ) . Dan juga pada tanggal 13 November 2025 perwakilan Dinas perhubungan melakukan pengukuran . Namun ada bentrokan sesama pihak Dago Elos .
penjelasan MBY bahwa ada ketidak pastian yang dijaga oleh jaringan tertentu di pihak Tergugat . Sehingga mereka sendiri tidak menghendaki objektifitas . Bahkan langkah pidana Muller ada esensi buang badan .

 

Dari laporan laporan warga saya muhammad Basuki yaman merangkum nya .berikut ini analisa laporan warga . Ini merupakan aksi Berantai jaringan mafia Tanah . Bukan hanya melibatkan pihak Luar dan atau Penggugat saja . Namun melibatkan pihak didalam dan pihak pihaklainnya .

Ketika sekitar tahun 1980 an , ada oknum pengurus rt 06 rw 01 dan oknum pengurus rt 04 rw 01 tutup mata dengan masuk nya pihak ketiga yang menyerobot lahan warga . Baca dalam laporan bpn ada satu nama yang punya lebih dari shm yang mana luas nya satu shm ada yang ribuan meter .

Dan atau ( selain tutup mata ) ada fakta lainnya Alo Sana mendapatkan SHM dan juga Suhaemi alias Usman mendapatkan SHM an Siti Nurmah dengan luas 142 m .

Dan selain itu Didi Koswara seluas 80 m . Keterangan asep makmum kepada hendi arisandi . Riwayat dari bapak nya asep makmun ( ahya ) karena asep makmun masih kecil sehingga di atasnamakan Didi koswara ( didi koswara adalah kakak ipar asep makmun )

Riwayat menurut warga ahya adalah pegawai atau buruh nya tomi . Adapun terkait tanah menurut warga keluarga tomi punya semacam upah dan lainnya yang belum di bayar ke keluarga ahya . Menurut warga nilai pasti nya tidak tahu namun bila di sandingkan tanah nilai nya hanya sekitar 1 meter hingga 4 meter ( sehingga  objek 80 m didi koswara perlu diperiksa sehubungan telah merugikan anak turunan keluarga tomi rokayah menutup jalan keluarga tomi rokayah sehingga keluarga nya membeli tanah di samping nya untuk jalan dan rumah  . Selain itu merugikan warga objek 80 m bila di lakukan pemagaran akan menutup jalan warga .

 

Kebijakan gubernur punya nilai positif dan negatif dengan ada nya pihak yang menyalahgunakan nama nya atau surat tahun 1983 tersebut .

Sehingga pula ada semacam intervensi kebijakan pemerintah Bandung . Maka TPA di cirapuhan rt 07 rw 01 di tutup sekitar tahun 1984 beberapa lokasi tahun 1989 .

Sehingga pula objek 2,2 meter di area Dago elos rw 02 ( sekitar 3.000 m di cirapuhan rw 01 ) mengalami intervensi dengan program pasar inpress sekitar tahun 1980 an . Dan juga musyawarah . Hasil nya ada terminal dago dan pasar inpress . Sedangkan   warga mendapatkan lahan di belakang ( sesuai laporan rt rw 02 dengan luas objek garapan warga 5.940 m ) .

Diantara mereka dari cirapuhan adalah Asep makmun , Tahri , sengkin ( jadi 3 pihak ini riwayat awal kedatangannya dan ataupun keluarga nya di Cirapuhan . 3 pihak ini punya peran penting mengingat mereka jadi pengurus rt rt dan atau rw di rw 02  . Selain itu akan melibatkan keluarga nya dan atau pihak lainnya ) .

 

 

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak

Laporan dan analisis Muhammad Basuki Yaman (MBY) tentang dalil salah pihak sebagai dugaan modus rekayasa perkara. Gunakan visual sampul sederhana dengan latar kawasan perkotaan/permukiman Bandung.

 

Menurut laporan MBY, dalil salah pihak dalam perkara perdata umumnya merupakan dalil standar dalam eksepsi. Namun dalam kasus Dago Elos melawan Muller Bersaudara, MBY mengklaim dalil tersebut bukan sekadar pembelaan hukum biasa, melainkan diduga dipakai sebagai modus yang berulang dalam jaringan mafia tanah sejak dekade 1960-an, 1970-an, atau 1980-an.

bukan salah pihak, melainkan susunan peran yang disengaja

perkara Dago Elos lebih tepat dibaca sebagai perkara pidana yang diproses lewat jalur perdata. Karena itu, para pihak yang muncul dalam perkara disebut bukan keliru menempatkan pihak, melainkan sudah ditempatkan sesuai peran yang diduga diskenariokan: penggugat, tergugat, pihak ketiga, hingga pihak luar yang dikondisikan untuk menciptakan kekacauan atau antisipasi bila hasil perkara tidak sesuai harapan pihak tertentu.

Pemetaan pihak

Intinya penggugat adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, Joe Budi Hartanto, atau PT Dago Inti Graha. Di sisi tergugat, MBY membagi 336 tergugat ke dalam empat kelompok besar: kelompok tergugat utama yang dipimpin Asep Makmun sebagai pembela insidentil, kelompok Mina tergugat 88, kelompok Dinas Perhubungan tergugat 334, dan kelompok PT Pos tergugat 335.

 

Kelompok tergugat dan peran

kelompok tergugat utama merupakan kelompok terbesar dan paling dominan, termasuk yang disebut terkait Pemuda RW 02 yang kemudian berubah nama menjadi Forum Dago Melawan. Mina tergugat 88 disebut kemudian membentuk Kelompok 12. Dinas Perhubungan tergugat 334 dinilai paling kompeten dalam langkah hukum perdata, sedangkan PT Pos tergugat 335 dinilai mengajukan eksepsi yang standar dan cenderung ragu.

Kejanggalan yang menonjol dalam proses perdata

menyoroti adanya penggugat intervensi seperti Raminten dan H. Syamsul Mapareppa yang disebut telah memiliki kesepakatan dengan pembela insidentil sebelum pendaftaran gugatan. Ia juga menyoroti klaim atas sekitar 6,9 hektare dengan dasar hak barat Eigendom Verponding bernomor sama dengan versi penggugat maupun versi BPN. kemunculan beberapa versi dasar hak ini menunjukkan langkah hukum yang janggal.

dugaan rekayasa perdata dan saling gugat

bahwa perkara tersebut bukan contoh salah pihak, tetapi bagian dari dugaan rekayasa perdata dan jaringan saling gugat. Tujuannya untuk menciptakan kekacauan, ketidakjelasan, dan memuluskan penguasaan atas wilayah yang disebut direkayasa dari Cirapuhan RW 01 menjadi Dago Elos atau RW 02.

Indikator kolusi

dalil salah pihak diduga bukan hanya dipakai tergugat untuk menghadapi penggugat, tetapi juga dapat menjadi indikator kolusi. kemungkinan kolusi antara penggugat, tergugat, saksi, data pertanahan, dan pihak lain dalam perkara. data para pihak telah dikondisikan agar proses perkara tetap berjalan ke arah tertentu.

Contoh data dan pendataan tergugat

ada indikasi pihak tergugat atau jaringannya justru menyiapkan pendataan para tergugat pada rentang sekitar 2008 sampai 2016. contoh data keluarga Udin yang tersebar di beberapa nomor tergugat dan menyebut sejumlah objek di Cirapuhan dimasukkan ke wilayah RW 02 Dago Elos. rincian data yang sangat detail tetapi sebagian diacak ini sulit diperoleh bila hanya dilakukan oleh pihak penggugat.

Motif yang diduga: penguasaan lahan dan fasilitas umum dan lahan pihak ketiga baik yang ada SHM maupun yang belum karena di intimidasi dan di halang halangi hak nya .

dugaan motif perkara berkaitan dengan perolehan keuntungan hak atas tanah, termasuk fasilitas umum di RW 02 seperti eks Pasar Inpres dan sekitar terminal, serta fasilitas umum di Cirapuhan RW 01 seperti masjid, makam, lapangan, dan area warga lainnya. warga yang juga mengalami intimidasi atau penghalangan hak sejak lama.

Bagian dua: riwayat lama dan dugaan rekayasa bukti

Riwayat para tokoh dengan laporan warga sejak sekitar 1960-an hingga 1980-an hingga masa sekarang . riwayat Didi Koswara menurut kesaksian warga dengan dokumen yang disebut sebagai alat bukti dalam perkara perdata, adanya dugaan ketidaksesuaian, kepalsuan, atau rekayasa pada sejumlah bukti terkait penguasaan lahan.

Pertentangan data luas lahan versi warga, RT/RW, dan pihak berperkara.

sejumlah perbandingan luas lahan: klaim 15.000 meter, laporan RT/RW tentang sekitar 5.940 meter untuk sekitar 57–58 penggarap, keterangan lurah sekitar 10.000 meter untuk sekitar 1.00 penggarap, serta keberadaan terminal dan Pasar Inpres sekitar 9.000 meter. perbedaan ini untuk menegaskan adanya ketidakselarasan data yang perlu diperiksa.

Peran pengurus lokal dan tokoh

menyoroti nama-nama pengurus lokal dan tokoh masyarakat yang menurut laporan warga memiliki peran penting dalam proses tanah, rekomendasi, atau klaim wilayah. diantara lain Alo Sana, Apud Sukendar, Suhaemi alias Usman, Ismail Tanjung, Tahri, Sengkin, serta tokoh lain yang perlu diperiksa perannya dalam konteks administrasi wilayah dan pertanahan.

mencatat peristiwa yang lebih baru, termasuk pertemuan 30 April 2025, pernyataan Asep Makmun, larangan dokumentasi pada 15 April 2025, serta pengukuran oleh perwakilan Dinas Perhubungan pada 13 November 2025 yang disebut berujung bentrokan sesama pihak Dago Elos. rangkaian ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang dijaga dan penolakan terhadap objektivitas di lapangan.

 

dugaan kolusi, rekayasa perdata, rekayasa bukti, dan peran para pihak Sehingga perkara Dago Elos bukan soal salah pihak, melainkan dugaan penataan peran yang sengaja dibentuk untuk mendukung tujuan tertentu dalam sengketa lahan.

 

1.      Pokok laporan MBY – inti dugaan rekayasa salah pihak (Error in Person).

2.      Kronologi peristiwa – urutan waktu dan pihak-pihak yang terlibat.

3.      Analisis alas hak Barat – Eigendom Verponding Muller bersaudara dan dokumen pembanding dari pihak tergugat.

4.      Analisis putusan perdata – nomor halaman, pertimbangan hakim, alat bukti, dan bagian yang dikritik MBY.

5.      Analisis wilayah – hubungan Kampung Cirapuhan RW 01, Dago Elos RW 02, dan Terminal Dago.

6.      Dugaan rekayasa hukum – pemetaan argumentasi dan bukti yang perlu diuji.

7.      Kesimpulan dan rekomendasi hukum – termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti melalui jalur perdata maupun pidana.

Penjelasan dan rangkuman lengkap laporan Muhammad Basuki Yaman (MBY)

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak (Error in Person)

1. Inti utama laporan

Gagasan utama Muhammad Basuki Yaman dalam dokumen ini adalah bahwa perkara perdata Dago Elos melawan Muller Bersaudara diduga bukan sekadar persoalan salah menentukan pihak dalam gugatan (Error in Person).

Menurut analisis MBY, ada dugaan bahwa posisi penggugat, tergugat, pihak ketiga, saksi, dan data pertanahan telah ditempatkan sedemikian rupa sehingga proses perkara berjalan sesuai skenario tertentu.

Dengan kata lain, MBY mempertanyakan apakah dalil salah pihak benar-benar merupakan kesalahan hukum biasa atau justru bagian dari dugaan rekayasa perkara.

Ada tiga gagasan utama yang menjadi dasar laporan:

  1. Dugaan rekayasa posisi penggugat dan tergugat.
  2. Dugaan pengondisian data wilayah dan alas hak tanah.
  3. Dugaan penguasaan tanah dan fasilitas umum yang berkaitan dengan Cirapuhan RW 01 dan Dago Elos RW 02.

Penting: Ini merupakan tesis dan tuduhan dalam laporan MBY. Dokumen ini belum dengan sendirinya membuktikan adanya kolusi, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana.

2. Memahami istilah Error in Person

Error in Person dalam laporan ini merujuk pada persoalan kesalahan menentukan pihak yang digugat atau pihak yang seharusnya terlibat dalam perkara.

MBY berpendapat bahwa dalil tersebut digunakan secara tidak wajar dalam perkara Dago Elos.

Menurutnya, penggugat dan tergugat justru diduga sudah berada pada posisi yang sesuai dengan skenario tertentu.

Ia kemudian mempertanyakan apakah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah, tetapi berada di luar perkara, sengaja tidak ditempatkan sebagai pihak.

Jadi, pertanyaan utama MBY adalah:

  • Apakah penggugat benar-benar memiliki kapasitas menggugat?
  • Apakah seluruh tergugat benar-benar merupakan pihak yang tepat?
  • Apakah ada pemilik atau penguasa tanah lain yang tidak dilibatkan?
  • Apakah pihak ketiga memiliki kepentingan yang tidak terungkap dalam perkara?
  • Apakah dalil salah pihak justru mengaburkan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah?

Halaman sumber: 1–5 dan 8–9.

3. Pemetaan para pihak menurut laporan MBY

MBY membagi 336 tergugat ke dalam empat kelompok besar.

Kelompok

Pihak yang disebut

Penjelasan MBY

Penggugat

Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, Pipin Sandepi Muller, Joe Budi Hartanto/PT Dago Inti Graha

Pihak penggugat

Tergugat utama

Didi Koswara, Asep Makmun, Alo Sana, Apud Sukendar dan lainnya

Kelompok terbesar

Kelompok kedua

Mina, tergugat nomor 88

Disebut kemudian membentuk Kelompok 12

Kelompok ketiga

Dinas Perhubungan, tergugat 334

Dinilai MBY memiliki langkah hukum perdata yang kompeten

Kelompok keempat

PT Pos, tergugat 335

Eksepsinya dinilai standar dan cenderung ragu

MBY juga menyebut adanya pihak penggugat intervensi, yaitu Raminten dan H. Syamsul Mapareppa beserta kelompoknya.

Menurut laporan tersebut, terdapat kesepakatan antara pihak-pihak tertentu sebelum gugatan didaftarkan pada 30 November 2016.

MBY mempertanyakan hubungan kesepakatan tersebut dengan kepentingan para tergugat lainnya.

Halaman sumber: 2–4 dan 8.

4. Dugaan rekayasa wilayah Cirapuhan dan Dago Elos

Terminal Dago Ada di Pusaran Sengketa Lahan Dago Elos, Kenapa ...

Terminal Dago Bandung - Bandung

View of Dago Village, Bandung, Indonesia.

Ini merupakan salah satu bagian paling penting dari laporan.

MBY mengemukakan dugaan bahwa wilayah Kampung Cirapuhan RW 01 secara administratif dan pertanahan seolah-olah dimasukkan ke dalam narasi Dago Elos RW 02.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga harus dilihat dari sejarah wilayah, batas RW, RT, fasilitas umum, dan riwayat penguasaan tanah.

Beberapa hal yang disoroti terkait sengketa wilayah dan atau sengketa lahan :

  • Cirapuhan RW 01 memiliki sekitar 4–5 RT.
  • Dago Elos RW 02 hanya memiliki 2 RT.
  • Sejumlah objek yang menurut laporan berada di Cirapuhan diduga dimasukkan ke dalam pendataan Dago Elos.
  • Fasilitas umum Cirapuhan seperti masjid, makam, lapangan, dan lahan warga menjadi bagian dari persoalan yang harus diperiksa.
  • Eks Pasar Inpres dan Terminal Dago juga disebut dalam analisis penguasaan wilayah.

bahwa batas wilayah dan identitas masyarakat harus diperiksa secara objektif agar tidak terjadi pencampuran antara wilayah, objek tanah, dan pihak yang berperkara.

Halaman sumber: 4, 7–8, 12, dan 16–20.

5. Persoalan 6,9 hektare dan Eigendom Verponding

9 Bukti Kepemilikan Tanah Selain Sertifikat di Indonesia

rumah123.com

Bagian ini sangat penting karena menyangkut dasar klaim tanah.

empat nomor Eigendom Verponding yang dikaitkan dengan klaim tanah di Dago:

Nomor

Keterangan dalam laporan

3740

Diklaim terkait objek Dago

3741

Diklaim terkait objek Dago

3742

Diklaim terkait objek Dago

6467

Diklaim terkait objek Dago

1182

Disebut berada di Ir. H. Juanda 166, terkait perkara melawan PT KAI

Hal yang dipersoalkan MBY adalah adanya klaim dari penggugat dan pihak penggugat intervensi, yaitu Raminten dkk. serta H. Syamsul Mapareppa dkk., yang sama-sama dikaitkan dengan nomor Eigendom Verponding 3740, 3741, 3742, dan 6467.

Menurut MBY, terdapat beberapa versi alas hak dengan nomor yang sama dan klaim luas sekitar 6,9 hektare.

Pertanyaan yang muncul:

  1. Apakah semua nomor Eigendom tersebut benar-benar menunjuk objek tanah yang sama?
  2. Apakah peta dan batas tanah setiap nomor sudah sesuai?
  3. Apakah ada tumpang tindih klaim?
  4. Apakah luas 6,9 hektare benar-benar sesuai dengan dokumen historis?
  5. Bagaimana hubungan klaim tersebut dengan tanah pemerintah, fasilitas umum, dan tanah yang dikuasai masyarakat?

Kesimpulan analisis: MBY menilai adanya tiga versi alas hak perlu diperiksa secara mendalam. Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan nomor Eigendom, tetapi harus mencocokkan peta, lokasi, luas, batas, riwayat peralihan, dan dokumen asal.

Sumber: halaman 3 dan 8–9.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

6. Persoalan luas tanah 15.000 m², 5.940 m², dan 10.000 m²

Ini merupakan salah satu bagian yang paling menarik untuk diteliti lebih lanjut.

MBY membandingkan beberapa keterangan luas tanah yang menurutnya tidak selaras.

Perbandingan angka dalam laporan MBY

15.000 m²

Dipersoalkan

Disebut sebagai luas objek yang dikaitkan dengan alas hak Didi Koswara.

5.940 m²

Disebut dalam surat RT/RW Dago Elos RW 02 sebagai luas garapan sekitar 57–58 penggarap.

10.000 m²

Disebut sebagai keterangan Lurah Dago untuk sekitar 1.00 penggarap, menurut penulisan dalam dokumen.

Sekitar 9.000 m²

Disebut sebagai perkiraan luas Terminal Dago dan Pasar Inpres dalam laporan.

MBY mempertanyakan keberadaan objek 15.000 m² yang dikaitkan dengan Didi Koswara karena dianggap tidak sesuai dengan beberapa keterangan lain.

Ia juga menghubungkan persoalan tersebut dengan:

  • Bukti nomor 21, tertanggal 30 Desember 1967.
  • Bukti nomor 22, surat Yayasan Ema tertanggal 4 Januari 1968.
  • Bukti nomor 27, surat penguasaan fisik 15.000 m² tertanggal 15 Juni 1996.
  • Surat pemerintah Bandung tahun 1974 yang menurut laporan menyebut penyerahan sekitar 6,9 hektare oleh Yayasan Ema kepada pemerintah Bandung.

MBY mempertanyakan apakah benar terdapat dasar penguasaan 15.000 m² sebagaimana diklaim dalam dokumen yang dibahasnya.

Ia juga menggunakan kesaksian Slamet bin Karto mengenai riwayat pekerjaan Didi Koswara sebagai pembanding terhadap riwayat penguasaan tanah yang dikemukakan.

.

Halaman sumber: 10–12.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

7. Dugaan pendataan tergugat dan pemindahan identitas wilayah

MBY mengemukakan dugaan bahwa pendataan para tergugat sudah dipersiapkan sejak sekitar 2008 hingga 2016.

Ia mempertanyakan bagaimana penggugat dapat memiliki daftar tergugat yang begitu detail, sementara sebagian objek yang menurutnya berada di Cirapuhan justru tercatat sebagai bagian dari Dago Elos RW 02.

Contoh yang diberikan adalah keluarga Udin Sudinta.

Dalam laporan, MBY menyebut beberapa nomor tergugat:

  • Tergugat 22.
  • Tergugat 69.
  • Tergugat 99.
  • Tergugat 232.
  • Tergugat 233.
  • Tergugat 301.

Menurut MBY, objek-objek yang dikaitkan dengan keluarga tersebut tersebar dalam daftar tergugat dan memiliki hubungan dengan lokasi di sekitar Terminal Dago maupun Cirapuhan.

Ia menduga ada keterlibatan oknum pengurus RT/RW dalam proses pendataan tersebut.

Pokok persoalannya bukan sekadar siapa yang masuk dalam daftar tergugat, tetapi apakah alamat, identitas warga, lokasi objek, dan batas administrasi yang digunakan sudah benar.

Jika benar terdapat perbedaan, maka dokumen pendataan dan peta wilayah perlu diperiksa satu per satu.

Sumber: halaman 6–8.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

8. Riwayat Cirapuhan sejak 1850–1980-an

MBY juga mencoba menarik persoalan Dago Elos ke riwayat masyarakat yang lebih lama.

Beberapa hal yang disampaikan:

  • Keluarga Nawisan disebut sudah berada di sekitar objek sengketa sejak 1850 atau 1870.
  • Ada riwayat keluarga Tomi, Rokayah, dan keturunan Nawisan.
  • Ahya disebut sebagai pekerja Tomi sekitar 1960-an
  • MBY mempertanyakan riwayat penguasaan tanah yang kemudian dikaitkan dengan Didi Koswara.
  • Ada persoalan lahan fasilitas umum, lapangan, makam, dan akses jalan warga.

MBY juga menyebut objek 80 m² yang dikaitkan dengan Didi Koswara dan mempertanyakan riwayat perolehannya.

Menurut laporan, terdapat keterangan warga bahwa tanah tersebut berkaitan dengan persoalan upah atau hubungan kerja keluarga Ahya dan keluarga Tomi.

Mengapa bagian ini penting?

Karena MBY ingin menunjukkan bahwa sejarah penguasaan tanah masyarakat tidak boleh diabaikan hanya karena munculnya gugatan atau klaim alas hak tertentu.

Sumber: halaman 10–15.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

9. Kronologi penting yang dicatat dalam laporan

Berikut urutan waktu yang dapat disusun dari dokumen. Perlu dibedakan antara tanggal peristiwa yang disebut dan dugaan atau penafsiran MBY.

Waktu

Peristiwa atau keterangan

1850–1870

Riwayat keberadaan keluarga Nawisan menurut laporan warga

1960–1980-an

Riwayat Ahya, Tomi, dan sejumlah penguasaan tanah

1967

Dokumen alat bukti nomor 21

1968

Surat Yayasan Ema, alat bukti nomor 22

1974

Penyerahan tanah Yayasan Ema kepada pemerintah Bandung menurut laporan MBY

1980-an

Dugaan masuknya pihak ketiga dan perubahan penggunaan tanah

1983

Surat BPN kepada Gubernur Jawa Barat yang dirujuk MBY

1996

Surat penguasaan fisik 15.000 m², alat bukti nomor 27

1997

Surat RT/RW Dago Elos dan keterangan Lurah

1999

Surat RT/RW Dago Elos dan Cirapuhan

2008–2016

Rentang dugaan pendataan para tergugat

30 November 2016

Pendaftaran gugatan perdata menurut laporan

15 April 2025

Peristiwa larangan dokumentasi dan pengambilan gambar drone menurut laporan

30 April 2025

Pernyataan Asep Makmun mengenai 2,2 hektare dan sekitar 4,7 hektare

13 November 2025

Pengukuran oleh perwakilan Dinas Perhubungan yang disebut berujung bentrokan

Sumber: halaman 6–15 dan 19–20.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

10. Persoalan Terminal Dago dan Pasar Inpres

Dalam laporan, Terminal Dago dan Eks Pasar Inpres bukan sekadar fasilitas umum, tetapi merupakan bagian penting dari persoalan sejarah dan luas tanah.

MBY mengemukakan bahwa pada sekitar 1980-an terdapat intervensi penggunaan tanah untuk program Pasar Inpres dan kemudian Terminal Dago.

Menurut analisisnya:

  • Sebagian tanah digunakan untuk kepentingan pemerintah.
  • Masyarakat memperoleh atau menggarap tanah di bagian belakang.
  • Luas garapan yang disebut dalam surat RT/RW sekitar 5.940 m².
  • Keberadaan terminal dan pasar harus diperhitungkan ketika menghitung keseluruhan objek tanah.

MBY mempertanyakan apakah luas tanah yang diklaim dalam perkara sudah memperhitungkan tanah pemerintah dan fasilitas umum.

Ini menjadi pertanyaan penting: apakah objek sengketa yang diklaim 6,9 hektare benar-benar satu kesatuan bidang tanah, atau terdiri atas beberapa bidang dengan sejarah dan status penguasaan berbeda?

Sumber: halaman 11–15.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

11. Dugaan keterlibatan pihak ketiga dan jaringan berantai

MBY tidak hanya memusatkan analisis kepada penggugat dan tergugat.

Ia menyebut sejumlah pihak lain yang menurutnya perlu diperiksa, antara lain:

  • Iwan Surjadi.
  • Ismail Tanjung.
  • Deddy M. Saad.
  • Syarif Hidayat.
  • Bob Nainggolan.
  • Raminten dan kelompoknya.
  • H. Syamsul Mapareppa dan kelompoknya.
  • Sejumlah pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat.

Menurut MBY, pihak ketiga tersebut perlu ditelusuri berdasarkan riwayat AJB, SHM, PBB, surat kuasa, kesepakatan, dan hubungan dengan objek tanah.

Ia juga mempertanyakan apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan pertanahan ketika proses persidangan berlangsung.

Inti analisis MBY: dugaan persoalan Dago Elos bukan hanya melibatkan orang yang tercantum dalam gugatan, tetapi juga pihak-pihak di luar gugatan yang mungkin memiliki kepentingan terhadap tanah.

Sumber: halaman 2–8 dan 13–15.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

12. Pernyataan dan peristiwa tahun 2025

Bagian ini memberikan gambaran bahwa persoalan yang diangkat MBY tidak berhenti pada proses pengadilan tahun 2016.

Ada tiga peristiwa yang disorot.

A. 15 April 2025

Menurut laporan, terdapat larangan dokumentasi dan pengambilan gambar menggunakan drone oleh beberapa pihak.

MBY mengaitkannya dengan persoalan transparansi batas wilayah dan objek sengketa.

B. 30 April 2025

MBY mengutip pernyataan Asep Makmun mengenai sekitar 2,2 hektare dan 4,7 hektare yang disebut kosong atau blong.

Pernyataan ini sebagai hal yang perlu diteliti untuk mengetahui hubungan antara tanah yang dikuasai pihak berperkara, tanah pemerintah, dan tanah pihak ketiga.

C. 13 November 2025

Laporan menyebut adanya pengukuran oleh perwakilan Dinas Perhubungan yang kemudian diwarnai bentrokan sesama pihak Dago Elos.

MBY menilai ketidakjelasan batas dan objek tanah masih menjadi persoalan.

Sumber: halaman 13–14.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

13. Kesimpulan besar laporan Muhammad Basuki Yaman

Jika seluruh 21 halaman dirangkum, ada lima kesimpulan utama yang ingin disampaikan MBY.

1

Dugaan rekayasa posisi para pihak

MBY menduga posisi penggugat, tergugat, dan pihak ketiga sudah terkondisikan sehingga dalil salah pihak perlu diperiksa lebih dalam.

2

Dugaan rekayasa data wilayah

MBY mempertanyakan perubahan atau pencampuran identitas wilayah Cirapuhan RW 01 dengan Dago Elos RW 02.

3

Dugaan ketidaksesuaian alas hak

Klaim Eigendom Verponding, luas 6,9 hektare, dan objek 15.000 m² harus dicocokkan dengan arsip dan peta asli.

4

Dugaan pengabaian hak masyarakat

Sejarah keluarga, pemegang SHM, penggarap, fasilitas umum, makam, masjid, dan akses jalan masyarakat perlu diperiksa.

5

Dugaan perkara pidana dibungkus perkara perdata

MBY berpendapat bahwa persoalan ini harus ditelusuri dari kemungkinan tindak pidana yang mendahului atau menyertai proses perdata.

Sumber: halaman 16–21.

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

Kasus Dago Elos dengan Modus Rekayasa Salah Pihak ( Error in Person ) laporan MBY baru.pdf

14. Bagian yang paling perlu dibuktikan

Menurut saya, agar laporan ini bisa menjadi bahan pemeriksaan hukum yang kuat, ada enam kelompok dokumen yang harus diprioritaskan.

Prioritas

Dokumen yang harus diperiksa

Tujuan

1

Putusan perdata lengkap

Memeriksa pertimbangan hakim dan eksepsi Error in Person

2

Seluruh Eigendom Verponding

Memastikan nomor, luas, lokasi dan batas

3

Surat BPN tahun 1983

Memeriksa riwayat administrasi pertanahan

4

Surat RT/RW 1997 dan 1999

Membandingkan riwayat wilayah dan penggarap

5

Dokumen Yayasan Ema 1967, 1968, dan 1974

Menguji riwayat penyerahan tanah

6

SHM, AJB, PBB, dan peta bidang

Memeriksa peralihan dan penguasaan setiap bidang

Ada satu catatan penting: laporan MBY merujuk putusan perdata halaman 40, 71–75, 80–89, dan 120. Namun, putusan lengkap tersebut tidak dilampirkan dalam PDF 21 halaman ini. Karena itu, kita belum bisa menyatakan bahwa interpretasi MBY terhadap halaman-halaman putusan tersebut sudah benar tanpa memeriksa putusan aslinya.

Selain itu, judul awal dokumen menggunakan istilah Error in Objecto, sedangkan pembahasan utamanya menggunakan Error in Person. Perbedaan istilah ini perlu diperjelas agar argumentasi hukumnya tidak rancu.

15. Pandangan akhir: apa sebenarnya inti perjuangan analisis MBY?

Menurut saya, inti paling penting dari laporan ini bukan hanya membahas siapa menang dan siapa kalah dalam perkara Muller melawan para tergugat.

Ada pertanyaan yang lebih mendasar:

Apakah objek tanah yang diperkarakan benar-benar sesuai dengan sejarah, batas wilayah, alas hak, dan identitas masyarakat yang menempatinya?

Sebab ada tiga persoalan yang harus dibedakan:

  1. Persoalan orang: siapa yang memiliki hak dan siapa yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara?
  2. Persoalan objek: tanah mana yang sebenarnya disengketakan, berapa luasnya, dan di mana batasnya?
  3. Persoalan wilayah: apakah Cirapuhan RW 01 dan Dago Elos RW 02 sudah dicatat dan dipetakan secara benar?

Jika ketiga persoalan ini tidak diperiksa secara terpisah, perdebatan mengenai siapa penggugat dan siapa tergugat bisa menutupi persoalan yang lebih mendasar, yaitu identitas dan riwayat objek tanah.

Saran saya untuk langkah berikutnya: kita perlu membedah putusan perdata Dago Elos halaman demi halaman, terutama halaman 40, 71–89, dan 120 yang secara khusus dirujuk MBY. Dari sana kita bisa membuat tabel perbandingan antara isi putusan, bukti penggugat, bukti tergugat, dan kritik MBY.

Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada dugaan, tetapi mulai menguji satu per satu dasar argumentasi hukumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Domein verklaring

analisa ahli hukum unpad dan analisa muhammad basuki yaman

keluarga yang terusir