PERNYATAAN SIKAP WARGA DAGO ELOS DAN TAMANSARI menurut LBH
PRESS RELEASE : PERNYATAAN SIKAP WARGA DAGO ELOS DAN TAMANSARI
Putusan Pengadilan Tinggi No. 570/PDT/2017/PT.BDG tertanggal 5 Februari 2018 kemarin atas perkara Warga Dago Elos melawan keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha jauh dari harapan warga. Putusan tersebut dinilai telah menginjak-injak kebenaran dan rasa keadilan serta menghina hukum nasional.
Putusan tersebut tidak memenuhi syarat formal sebuah putusan. Di antaranya adalah Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum akta atas nama Kerajaan Belanda dengan Nomor Verponding 3740, 3741, dan 3742 yang terbit pada tahun 1918 atas nama GEORGE HENDRIK MULLER seorang warga negara Belanda. Putusan tersebut diputuskan tanpa melihat UU dan Peraturan Nasional tentang Pertanahan. Padahal hal itu bertentangan dengan UUPA dan Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Menurut kedua aturan itu tanah atas Verponding-verponding tersebut harus menjadi milik negara. Hal ini jelas-jelas menghina hukum Nasional kita.
Selain itu Hakim menutup mata dari fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan di Pengadilan. Verponding-verponding tersebut patut dicurigai keasliannya karena tidak ada bukti lain yang membenarkan akta tersebut, bahkan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh warga yaitu surat BPN pun menjelaskan bahwa tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741, dan 3742, sesuai data di Kantor Pertanahan Kota Bandung, tercatat atas nama NV CEMENT TEGEL & MATERIALEN HANDEL “SIMONGAN” dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun. Lebih parahnya lagi Hakim tidak melihat fakta bahwa ahli waris Muller mengklaim berdasarkan akta notaris tertanggal 7 Agustus 1899 Verponding tersebut telah dialihkan dari PT Tegel Semen Handeel “SIMONGAN” pemilik sebelumnya kepada George Hendrik Muller, sementara Sertifikat Verponding 3740, 3741 dan 3742 baru terbit surat ukurnya pada tahun 1918. Hal yang sangat mustahil dan patut dicurigai sebagai tipu muslihat.
Masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan dari Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Akibat dari Putusan tersebut sekitar 331an KK dan ribuan jiwa warga dago elos yang tinggal di atas lahan seluas 69.346 M2, terancam diusir dari rumah dan tempat tinggal yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Padahal mereka telah menempati lahan tersebut secara legal dan beritikad baik dengan tertib membayar pajak, sebagian rumah bahkan telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN.
Warga bertekad akan tetap memperjuangkan hak-hak asasi mereka dengan segala upaya, salah satunya adalah upaya hukum Kasasi. Hal ini juga sejalan dengan perjuanagan warga Tamansari yang telah dilanggar hak-haknya oleh Pemerintah Kota Bandung akibat rencana Pemabangunan Rumah Deret yang tidak sesuai aturan hukum.
Atas uraian di atas kami menyatakan sikap bahwa :
- Warga Dago Elos dan Tamansari akan terus memperjuangkan hak-hak asasi kami yang dilindungi oleh Konstitusi
- Akan melawan segala bentuk perampasan terhadap ruang hidup, hak atas tempat tinggal dan sumber penghidupan
- Akan melawan segala bentuk kebijakan yang menindas dan merugikan warga
KABAR KEMENANGAN
Warga Dago Elos Memenangkan Gugatan Perdata di Tingkat Kasasiu Melawan Keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha
Perjuangan kami warga Dago Elos dalam melawan penggusuran yang diaktori oleh keluarga Muller dan PT. Dago Inti Graha, akhirnya kami menangkan setelah melewati proses gugatan perdata di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menyatakan klaim tanah dari keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha ditolak karena eigendom verponding milik keluarga Muller tidak dilakukan konversi tanah dan tidak didaftarkan.
Pada intinya keluarga Muller dan PT Dago Inti Graha tidak menguasai tanah karena hak prioritas tidak diberikan pada mereka. Pihak warga Dago Elos dikuatkan karena sudah menguasai tanah tersebut dalam kurun waktu lama, secara terus menerus dan sebagian sudah diberikan sertifikat hak milik.
Keluarga Muller yang menggugat kami warga Dago Elos adalah Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Ketiganya keturunan dari George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda. Ketiganya kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengklaim bahwa tanah seluas 6,3 hektare di Dago Elos sudah diwariskan kepada mereka.
Tanah itu diklaim berasal dari Eigendom Verponding atau hak milik dalam produk hukum pertanahan pada masa kolonial Belanda. Tanah seluas 6,3 ha itu terbagi dalam tiga Verponding: nomor 3740 seluas 5.316 meter persegi, nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi, dan nomor 3742 seluas 44.780 meter persegi. Sertifikat tanah itu dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934.
Semula di atas tanah itu berdiri pabrik N.V. Cement Tegel Fabriek dan Materialen Handel Simoengan atau PT Tegel Semen Handeel Simoengan, tambang pasir, dan kebun-kebun kecil. Kini kondisinya sudah berbeda jauh. Di atas lahan itu kini ada Kantor Pos, Terminal Dago, dan didominasi oleh rumah-rumah warga rukun tetangga 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos. Meski demikian, tidak seluruh warga RW 02 menempati lahan 6,3 ha yang diklaim keluarga Muller.
Gugatan keluarga Muller yang oleh warga terkesan mendadak memunculkan pertanyaan: mengapa baru sekarang? Tak ada jawaban yang memuaskan bagi kami. Pada saat hampir bersamaan dengan kebutuhan tanah apartemen The MAJ, keluarga Muller pun melayangkan gugatan. Rupanya Muller bersaudara tidak sendiri. Ia menggugat bersama PT Dago Inti Graha, sebuah perusahaan properti di Bandung.
Berdasarkan putusan Kasasi Nomor 934.K/Pdt/2019 hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Hak Eigendom Verponding atas nama George Henrik Muller sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980. Hal tersebut menegaskan bahwa klaim tanah atas nama keluarga Muller tidak dapat mengalihkan ataupun mengoperkan tanah tersebut kepada PT Dago Inti Graha yang dimana tanah di Dago Elos sejatinya telah jelas dikuasai sebagai tempat tinggal warga
Siaran Pers : Merespon Putusan Peninjauan Kembali Kasus Dago Elos
Setelah 77 tahun kemerdekaan Indonesia, warga Dago Elos masih harus merasakan praktik kolonialisme yang mengancam ruang hidup mereka, kini praktik tersebut mewujud pada putusan mahkamah agung republik indonesia yang memerintahkan mereka keluar dari tanahnya sendiri. Keluarga Muller sebagai ahli waris yang menggugat warga Dago Elos bernama Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Ketiganya mengaku keturunan dari George Hendrik Muller, seorang warga Jerman yang pernah tinggal di Bandung pada masa kolonial Belanda. Ketiganya kini sudah menjadi warga negara Indonesia. Mereka mengklaim bahwa tanah seluas 6,3 hektar di Dago Elos sudah diwariskan kepada mereka. Semula, diatas tanah itu berdiri Pabrik NV Cement Tegel Fabriek dan Materialen Handel Simoengan atau PT Tegel Semen Handeel Simoengan, tambang pasir, dan kebun-kebun kecil. Kini kondisinya sudah berbeda jauh. Di atas lahan itu kini ada kantor pos, Terminal Dago, dan didominasi oleh rumah-rumah warga RT 01 dan 02 dari RW 02 Dago Elos. Meski demikian, tidak seluruh warga RW 02 menempati lahan 6,3 ha yang diklaim keluarga Muller. Tanah itu diklaim berasal dari Eigendom Verponding atau hak milik dalam produk hukum pertanahan kolonial Belanda. Tanah seluas 6,3 ha itu terbagi dalam tiga Verponding: nomor 3740 seluas 5.316 meter persegi, nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi, dan nomor 3742 seluas 44.780 meter persegi. Sertifikat tanah itu dikeluarkan oleh Kerajaan Belanda pada 1934. Sejatinya hak barat tersebut menjadi bagian dari nasionalisasi tanah bekas Belanda atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya 20 tahun sejak UUPA berlaku. Namun hingga lebih dari 50 tahun keluarga Muller tidak pernah tercatat melakukan kewajibannya mencatatkan ulang bahkan menelantarkan begitu saja tanpa menduduki secara fisik tanah tersebut yang hingga kini dijadikan sebagai sumber penghidupan tempat tinggal oleh warga kampung dago elos. Kabar kemenangan sempat menyebar ditahun 2020 semasa seluruh masyarakat sedang berjuang menghadapi pandemic Covid-19 melalui putusan Putusan Kasasi Nomor 934.K/Pdt/2019, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa eigendom verponding atas nama George Henrik Muller sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang menyatakan “Tanah Hak Guna, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak barat, jangka waktu akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara” Hal tersebut menegaskan bahwa klaim tanah atas nama keluarga Muller tidak dapat mengalihkan ataupun mengoperkan tanah di Dago Elos yang sejatinya telah jelas dikuasai sebagai tempat tinggal warga kepada PT Dago Inti Graha. Menanggapi pasca dari putusan Kasasi warga segera untuk mengupayakan tindakan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Negara Kota Bandung, terhitung sejak 21 Januari 2021 Warga Kampung Dago Elos Kecamatan Coblong Kota Bandung mengajukan permohonan sertifikasi pendaftaran tanah kepada Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung namun hingga sampai saat ini belum ditanggapi oleh kantor BPN Kota Bandung. Selang satu tahun lebih tidak direspon oleh kantor BPN Kota Bandung Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 yang sebelumnya telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh pihak Heri Muller. Keadaan pun berbalik, dengan adanya Putusan Peninjauan kembali tersebut mengabulkan Gugatan pihak keluarga muller yang sebelumnya di dalam kasasi ditolak gugatan tersebut. Hakim agung sebagai representasi negara dan seharusnya menjadi orang paling mengerti hukum malah membenarkan hal itu dengan putusannya yang memenangkan penggugat tanpa melihat kondisi warga yang telah menggarap dan menempati lahan selama puluhan tahun, Putusan peninjauan kembali ini pun telah merobek-robek rasa keadilan masyarakat. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 menetapkan Heri Hermawan Muller cs berhak atas kepemilikan objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 seluas 6,3 Hektar. Sehingga melalui putusan tersebut pengadilan menetapkan bahwa pihak Heri Muller cs berhak mengajukan permohonan hak untuk sertifikasi objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742. Selain itu dalam Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 menyatakan menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/penyerahan hak atas tanah dari Heri Muller CS kepada Penggugat IV PT Dago Inti Graha, yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016 terkait 3 bidang tanah yakni objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742. Sungguh kontras terlihat perbedaan antara Putusan Peninjauan Kembali dengan putusan Kasasi sebelumnya. Dalam putusan kasasi yang menolak gugatan Heri Muller CS dirasa mengambang dan tidak tegas, berbeda dengan Putusan Peninjauan Kembali yang menerima gugatan Heri Muller CS, semua jelas dan tegas bahkan hingga putusan tersebut lengkap terhadap perintah mengakui kepemilikan meliputi perintah sertifikasi terhadap objek tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742. Kami pun menganggap bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 tersebut ada beberapa poin yang kami nilai bermasalah diantaranya adalah:
- Putusan tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan suatu bukti baru (novum) dalam mengeluarkan putusan, majelis Hakim agung hanya berbekal terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata oleh putusan kasasi dimana putusan Kasasi menolak seluruh Gugatan Penggugat.
- Pada putusan ini majelis hakim menilai bahwa warga kampung dago elos melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai objek sengketa Eigendom Verponding, namun dalam pertimbangan hakim, status tanah Eigendom Verponding tersebut telah berakhir dan beralih status menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena tidak pernah diajukan pembaharuan hak hingga batas tanggal 24 September 1980 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Sehingga Gugatan perbuatan melawan hukum tidak bisa diterima karena warga tidak mungkin melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah yang dikuasai oleh negara;
- Pada Putusan Peninjauan Kembali tanah masih berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara namun majelis hakim memutuskan bahwa Menyatakan sah menurut hukum pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan hak atas tanah yang dibuat dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2016, sedangkan tanah yang dikuasasi oleh negara tidak dapat dilakukan pengoperan dan pemasrahan/ penyerahan subjek hukum selain negara itu sendiri. Sehingga penguasaan fisik oleh warga tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Warga Dago Elos sudah menguasai objek sengketa dalam kurun waktu lama dan terus menerus, penguasaan mana patut dan adil untuk diberikan hak milik atau diberikan hak prioritas untuk memohon hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”;
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 dianggap jauh mencerminkan keadilan terhadap warga Dago Elos, putusan tersebut memerintahkan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan yang berdiri di atasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apapun kepada PT Dago Inti Graha selaku Penggugat IV, bilamana perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan bantuan alat keamanan negara;
Melalui putusan ini segala sesuatu sertifikat-sertifikat maupun segala surat-surat beserta semua turunannya yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Pemerintah Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung yang menyangkut atau menyebutkan tanah-tanah yang berasal dari bekas hak barat Eigendom Vervondings No 3740, 3741 dan 3742 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah.
Hormat kami,
Forum Warga Dago Melawan & LBH Bandung. Hidup rakyat!
Panjang Umur Solidaritas!
BABAK BARU PERJUANGAN WARGA DAGO ELOS: SIDANG PERKARA PIDANA DIMULAI!
Selasa, 30 Juli 2024 – Sidang perdana perkara pidana Dago Elos dimulai. Muller Bersaudara akhirnya dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa. Tak luput, warga Dago Elos pun turut menghadiri agenda persidangan dengan nomor perkara 601/Pid.B/2024/PN Bdg ini.
Agenda persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam surat dakwaannya, JPU menyampaikan empat dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif. Adapun JPU mendakwa Muller Bersaudara dengan Pasal 263 ayat (1), Pasal 263 ayat (2), Pasal 266 ayat (1), dan Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 KUHP secara berurutan.
Pokok-pokok tindak pidana yang didakwakan kepada Muller Bersaudara ialah tindak pidana pemalsuan surat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Surat atau akta yang dimaksud yakni berupa blanko Akta Kelahiran Muller Bersaudara yang dijadikan sebagai dasar untuk menggugat warga Dago Elos.
Dalam dakwaannya, JPU pun mengamini bahwa akta-akta tersebut dipalsukan oleh Muller Bersaudara dengan cara mereplikasinya.
Menanggapi dakwaan JPU, Muller Bersaudara yang diwakili kuasa hukumnya hendak mengajukan eksepsi. Persidangan dilanjutkan pada Selasa, 6 Agustus 2024 dengan agenda penyampaian eksepsi tersebut
—
Berbarengan, perkara pra peradilan yang mempersoalkan tidak sahnya penetapan tersangka Muller Bersaudara pun disidangkan hari ini, tepat setelah agenda persidangan pidana selesai. Persidangan pra peradilan berlangsung dengan mendengarkan jawaban dari Termohon yakni Polda Jabar selaku penyidik.
Namun, dikarenakan perkara Muller Bersaudara telah dilimpahkan kepada pengadilan, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara pra peradilan ini menjadi gugur. Dengan demikian, hakim pun langsung memutus bahwa perkara pra peradilan ini demi hukum dinyatakan gugur.
#DagoMelawan #LawanSetanTanahTags:
- #DagoMelawan
- #LawanSetanTanah
Muller Bersaudara Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka, Praktik Mafia Tanah Semakin Nyata Terlihat
Mei 2024 menjadi bulan yang mengejutkan bagi warga Dago Elos. Tepat pada 6 Mei lalu, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) akhirnya menetapkan Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustendi Muller sebagai tersangka. Setelah menanti hampir 9 bulan lamanya, pelaporan pidana warga Dago Elos mulai menunjukkan titik terang.
Penetapan tersangka ini semakin memperlihatkan dengan terang bagaimana dugaan praktik mafia tanah sedang berupaya merenggut hak atas tanah warga Dago Elos. Dihantui rasa cemas sejak tahun 2016, warga Dago Elos ternyata dihadapkan dengan dugaan serangkaian alat bukti palsu yang digunakan dalam seluruh proses persidangan.
Perjuangan yang dilakukan oleh warga Dago Elos pun ini tentunya ditempuh dengan perjuangan bersama. Berdasar pada ketentuan Pasal 263 jo Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), warga melaporkan pemalsuan dokumen oleh ahli waris Muller yang mengklaim tanah mereka kepada Polda Jabar sejak 15 Agustus 2023.
Terhitung hingga kurang lebih 9 bulan pasca pelaporan, melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Penyidik Polda Jabar selanjutnya akan melakukan dua langkah lanjutan. Pertama, Penyidik hendak memanggil dan memeriksa Muller bersaudara. Selain itu, Penyidik pun akan melakukan pemberkasan dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Pada salah satu poin dalam SP2HP, terungkap bahwa Penyidik telah mengirimkan Surat Permohonan Izin Penggeledahan terhadap Sdr. Jo Budi Hartanto–selaku Komisaris PT Dago Inti Graha yang merupakan Penggugat IV dalam perkara ini–dan Surat Permohonan Inzage atas bukti-bukti dalam berkas gugatan perdata ke Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Akan tetapi, Penyidik belum mendapatkan respon atas kedua permohonan tersebut. Peristiwa ini menunjukkan wajah ketidakberpihakan lembaga peradilan, terkhusus Pengadilan Negeri Bandung, terhadap warga, termasuk menghalang-halangi penyidikan yang sedang berlangsung. Padahal, upaya menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP.
Upaya perenggutan hak atas tanah warga Dago Elos merupakan permasalahan struktural dan pelanggaran HAM. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana janggalnya serangkaian putusan pengadilan yang dikeluarkan dan bagaimana aparatur negara mengabaikan tuntutan warga, hingga penghambatan terhadap proses penegakkan hukum. Sebagaimana tertuang dengan tegas dalam Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Negara sebagai duty bearer (pemangku kewajiban) wajib memprioritaskan hak atas tanah bagi warga yang menguasai tanahnya secara fisik. Terlebih, penguasaan tanah tersebut telah dilakukan secara turun temurun dan dilakukan dengan itikad baik. Jangan sampai politik domein verklaring kolonial dihidupkan kembali sebagai siasat untuk merampas tanah warga. Sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), penguasaan tanah oleh negara itu sudah seharusnya diletakkan untuk memastikan kemakmuran sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, negara harus memastikan proses pidana terhadap Muller bersaudara beserta mafia tanah yang terlibat dapat berjalan dengan seadil-adilnya.
Kawal hingga warga Dago Elos mendapatkan keadilan!
Bandung, 08 Mei 2024
Tim Kampanye LBH Bandung
Pernyataan Sikap Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Atas Malam Pengepungan di Dago Elos: Kebrutalan Polisi Kembali Terjadi
Kronologi Kekerasan oleh Polisi terhadap Warga Dago Elos yang Melaporkan Perbuatan Kejahatan
di Bandung, pada 14-15 Agustus 2023.
Senin, 14 Agustus 2023 tepat di pukul 09.00 wib warga Dago Elos berkumpul untuk berangkat ke Polrestabes mengantar pelapor dan tim kuasa hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Sesampainya di sana warga melakukan orasi dan doa bersama sebelum akhirnya 4 orang warga pelapor bersama 7 orang kuasa hukum memasuki ruangan SPKT untuk melakukan pendaftaran pelaporan. Tidak lama setelah itu pukul 12.00 wib warga pelapor bersama kuasa hukum diarahkan menuju aula reskrim Polrestabes Bandung disambut oleh Kasat Reskrim bernama Agah Sonjaya, Kanit Ekonomi bernama Dewa dan penyidik bernama Yudhis.
Di sana, pukul 12.00 – 13.18 wib warga bersama kuasa hukum menjelaskan duduk perkara beserta bukti lengkap dan keterangan lengkap dari pelapor kepala Kasat Reskrim Polrestabes. Warga pelapor menuntut agar langsung dibuatkan Berita Acara Penyelidikan (BAP) akan tetapi Kasat Reskrim merespon dengan membuatkan Berita Acara Wawancara (BAW) yang mana bukanlah dokumen Pro Justitia. BAW dilakukan penyidik kepada 2 orang warga pelapor didampingi oleh kuasa hukum di ruangan lain yang tidak jauh dari aula reskrim pada pukul 13.18 hingga 17.00 wib.
Setelah Pukul 19.00 wib itu penyidik dan kasat reskrim melakukan rapat untuk memutuskan penerimaan Laporan Warga dan Kuasa Hukum. Proses rapat itu memakan waktu selama 2 jam dan berakhir di pukul 19.00 wib. Kasat reskrim, kanit ekonomi, dan penyidik selesai rapat pada pukul 19.00 wib dan kemudian mempersilahkan warga untuk masuk kembali untuk mendengarkan hasil rapat mereka. Kasatreskrim yang bernama Agah Sonjaya menyampaikan bahwa dirinya enggan Menerima laporan warga, dengan alasan warga yang melapor tidak memiliki sertifikat tanah dan menurutnya yang berhak untuk melapor adalah warga yang memiliki sertifikat tanah. Warga dan kuasa hukum meminta Kasatreskrim untuk menyampaikan alasan penolakan langsung di depan warga yang menunggu di luar.
Kasat reskrim menolak menyampaikan langsung dengan alasan dirinya menganggap warga pelapor dan kuasa hukum sebagai perwakilan dari keseluruhan warga. Warga dan kuasa hukum menegaskan bahwa kami bukanlah perwakilan keseluruhan warga, karena kuasa hukum hanya memberikan kuasa kepada 4 orang warga pelapor. Merasa kecewa dengan keputusan Kasat Reskrim warga dan kuasa hukum akhirnya memutuskan untuk walk out pada pukul 19.30 wib. Rizky Ramdhani salah satu kuasa hukum warga menyampaikan hasil akhir dari laporan warga yang tidak diterima oleh kasat reskrim pada pukul 19.30-19.45 wib.
Dari hasil itu kemudian, salah seorang warga yang merasa kecewa dengan hasil pelaporan memasuki langsung Kasat Reskrim dan melakukan protes agar kasat reskrim menjelaskan langsung hasil pelaporan kepada warga yang hadir di luar. Saat berhasil masuk, teman-teman lain yang ingin ikut mendampingi langsung diblokade oleh kepolisian dengan menutup gerbang. Alhasil hanya satu warga yang masuk. Khawatir terjadi apa-apa tim kuasa hukum pun memaksa masuk untuk memastikan dan menjemput warga tersebut untuk kembali ke barisan warga yang lain. Tepat setelah keluar gerbang polrestabes warga yang didampingi kuasa hukum menerima tindakan kekerasan verbal oleh salah satu anggota polisi bernama Rustandi. Warga tersebut diteriaki “gara-gara kalian jadi begini, Anjing! Seorang warga lainnya juga merasa kecewa dan melakukan protes di depan pagar polrestabes, kemudian warga tersebut menerima pemukulan dari salah satu anggota kepolisian. Salah seorang kuasa hukum yang berusaha menjemput warga yang masuk ke kantor polrestabes, mengalami kekerasan fisik berupa pencekikan leher oleh salah satu anggota polisi. Lalu pada pukul 20.00 wib rombongan warga memutuskan untuk meninggalkan polrestabes dengan perasaan kecewa. 20.58 wib rombongan warga tiba di wilayah terminal dago, kemudian warga melakukan koordinasi dan meluapkan perasaan kecewa dan ingin menuntut agar laporan diterima oleh polrestabes dengan cara memblokade jalan sementara yang masih ada di wilayah pemukiman warga.
Satu jam kemudian 21.45 wib aparat kepolisian dengan unit anti huru hara tiba di sekitar lokasi pemukiman warga. Warga mencoba untuk melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian. Niat baik warga diterima oleh anggota polisi yang bernama Ardiansyah dari Polda Jabar yang bertugas sebagai negosiator. 22.40 wib proses negosiasi masih berlanjut dan menghasilkan kesepakatan bahwa proses pelaporan akan dilakukan dan dipastikan laporan warga diterima dengan cara mendatangkan pelapor dan kuasa hukum ke Polrestabes dengan syarat disepakati oleh warga untuk membuka blokade jalan secara bertahap. Pukul 22.45 wib warga pelapor bersama tim kuasa hukum menyepakati dan tengah bersiap untuk berangkat ke Polrestabes bandung.
Namun, pukul 22.50 wib terjadi penembakan gas air mata yang dilontarkan dari arah utara ruas Jalan Dago atau tepat di belakang barisan warga oleh aparat kepolisian yang menggunakan motor. Akibatnya pada 23.05 wib bentrokan besar terjadi dan meluas dari belakang hingga barisan depan. Pada saat bentrokan terjadi warga mencoba untuk mengamankan diri karena banyaknya masa ibu-ibu dan anak kecil. Pada saat proses warga melakukan evakuasi, aparat kepolisian merangsek masuk disertai lemparan gas air mata beruntun. Pukul 23.20 wib aparat kepolisian mengerahkan water canon untuk membubarkan warga yang masih tercecer.
Warga melakukan pembelaan diri dengan mencoba memblokade akses masuk pemukiman warga. Namun, aparat kepolisian tetap merangsek masuk hingga ke tengah-tengah pemukiman warga dengan melakukan tindakan represif menerobos masuk ke gang-gang pemukiman. Tidak sampai di situ, aparat kepolisian pun berulang kali melontarkan gas air mata hingga masuk halaman rumah warga dan berdampak kepada balita yang mendiami rumah tersebut. Aparat kepolisian pun mencoba mendobrak rumah-rumah warga dan men-sweeping warga-warga yang melakukan aksi.
Dalam kejadian bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut, terjadi pemukulan-pemukulan, intimidasi verbal, hingga tindakan-tindakan yang serba provokatif dari aparat kepolisian sekalipun warga mundur dan semakin mendekat ke rumah masing-masing sehingga korban dari pihak warga berjatuhan hingga penangkapan warga secara acak. Salah seorang kuasa hukum ditangkap dengan tuduhan provokator. Pada bentrokan ini, jurnalis mendapatkan represifitas dari aparat kepolisian. Hingga pukul 03.00 wib polisi masih melakukan pengejaran dan penangkapan secara acak ke rumah-rumah warga dan perburuan orang secara acak. Atas kejadian ini, aktivitas pasar yang seharusnya mulai beroperasi jadi tidak beroperasi. Warga baru dapat beraktivitas secara normal pada pukul 05.00 wib.
Atas hal tersebut, maka kami Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Pelaporan pidana yang dilakukan oleh warga ditolak merupakan kali kedua.
- Dalam laporan pertama, tim hukum yang mendampingi warga mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak kepolisian kota Bandung.
- Dalam laporan kedua, warga bersama kuasa hukum laporannya tidak dapat diterima meskipun telah mempersiapkan bukti-bukti lengkap.
- Dalam laporan kedua, Polisi menghilangkan hak hukum warga dengan tindakan enggan menerima laporan pidana warga karena dianggap tidak memiliki sertifikat.
- Warga yang mengungkapkan perasaan kecewa karena laporannya tidak diterima, dibalas dengan serangkaian tindakan kekerasan dan pengerahan tenaga aparat yang berlebihan.
- Warga dan kuasa hukum yang telah bersepakat dalam negosiasi untuk melanjutkan pelaporan, dikacaukan dengan tindakan kekerasan berupa penembakan gas air mata secara brutal.
- Anggota kepolisian dikerahkan ke area pemukiman warga untuk menyisir dan mengintimidasi warga yang berada di dalam rumah.
- Tindakan kekerasan aparat kepolisian mengakibatkan banyaknya korban bermunculan dari kalangan ibu dan anak. Selain itu kerugian kehilangan dan rusaknya harta benda dialami sebagian warga. Banyak kendaraan dan rumah warga dan rusak.
Dengan rangkaian peristiwa tersebut kami Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:
- Copot dan pecat Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Bandung atas penggunaan kekerasan yang menyebabkan korban luka, kehancuran properti dan kendaraan milik warga.
- Mengecam dan mengutuk tindakan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung yang menolak laporan warga dan sehingga menyebabkan menimbulkan rasa kekecewaan warga.
- Mengutuk seluruh penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dalam menangani protes warga sehingga menimbulkan korban luka, kerusakan fasilitas, properti dan kendaraan milik warga selama pengepungan.
- Mengutuk pengepungan terhadap pemukiman warga Dago Elos yang dilakukan pihak kepolisian.
- Mengutuk penggunaan Gas Air Mata secara ilegal oleh pihak kepolisian yang ditembakan secara tidak terukur dan berlebihan ke arah pemukiman warga selama pengepungan.
- Mengutuk tindak kekerasan yang menyebabkan warga dan jurnalis yang bertugas sehingga menyebabkan luka selama pengepungan.
- Mengutuk tindak penangkapan dan penahan ilegal yang dilakukan polisi selama pengepungan terjadi.
- Mengutuk penggeledahan secara ilegal terhadap rumah-rumah warga yang menyebabkan kepanikan dan trauma kepada warga.
- Mengutuk perampasan kendaraan dan properti milik warga selama pengepungan terjadi.
- Bebaskan pendamping hukum, warga, warga yang bersolidaritas.
Kami yang bersolidaritas:
- PBHI Jawa barat
- LBH Bandung
- Pegiat Inisiatif Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
- LSA (Lingkar Studi Advokat)
- KontraS
- PBHI Nasional
- Sajogyo Institute
- Raafi Nurkarim Ardikoesoema
- Imparsial
- WALHI
- Konfederasi KASBI
- Federasi Pelajar Jakarta (FIJAR)
- Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
- Social Movement Institute (SMI)
- Rumah Pengetahuan Amartya
- BEM FH UPN Veteran Jakarta
- Konfederasi Serikat Nasional (KSN)
- Forum Tamansari Bersatu
- Aliansi Bara-Baraya Bersatu
- Perhimpunan Merdeka
- KontraS Sulawesi
- Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI)
- Local Initiative for OSH Network (LION)
- Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI)
- LBH Surabaya
- YLBHI
- SETARA Institute
- Amnesty Chapter Unair
- Simpul Pembebasan Perempuan (Simpul Puan)
- Perpusjal kota Ternate
- Sebumi malut
- Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI
- Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung
- Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Unpad
- Women Studies Centre (WSC)
- Bilik Pengaduan WSC
- Perempuan Mahardhika Bandung
- Gender Research Student Center Upi (GREAT UPI)
- Kolektif Nasional Pembebasan
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
- Aliansi sparta kota ternate
- Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
- Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UPI (KEMA FIP UPI)
- Agrarian Resource Center (ARC)
- Suara Perempuan Bandung (SPB)
- Aruslaras Theatre Movement
- Forum Pancoran Bersatu
- PEMBEBASAN
- Lembaga Bantuan Hukum – Makassar (YLBHI)
- BEM UPN VETERAN JAKARTA
- Indonesia Corruption Watch
Warga Dago Elos Berhak Atas Tanahnya
Senin, 23 September 2024 – Persidangan perkara pidana Muller Bersaudara telah memasuki tahapan akhir pembuktian dari jaksa penuntut umum (JPU). Dalam agenda ini, diajukan satu saksi terakhir dan tiga orang ahli oleh JPU. Adapun saksi tersebut adalah Tri Nurseptari, Notaris/PPAT yang berperan penting dalam perkara Dago Elos.
Sebagai saksi terakhir, Tri Nurseptari memberikan keterangan seputar keterlibatannya dalam peralihan eigendom verponding dari Muller Bersaudara ke PT Dago Inti Graha (PT DIG). Khususnya, Tri Nurseptari berperan sebagai Notaris/PPAT yang membuat akta pengoperan hak yang disertai nominal 300 juta rupiah guna “melegalisasi” peralihan hak tersebut.
Terdapat Dua Akta Pengoperan yang Berbeda
Fakta persidangan mengungkap bahwa terdapat dua akta pengoperan yang berbeda. Tri Nurseptari mengaku baru melihat ada akta lain, yakni akta yang tidak mencantumkan nominal 300 juta rupiah dalam pengoperan. Ia mengaku, akta yang ia buat adalah akta yang mencantumkan nilai 300 juta rupiah. Ternyata, akta yang berbeda tersebut JPU dapatkan dari Orie Chandra, saksi sebelumnya yang merupakan mantan direktur PT DIG.
Membantah keberadaan akta pengoperan sebagai dasar peralihan eigendom verponding, Dr. Yani Pujiwati, S.H., M.H. selaku ahli hukum agraria dari Universitas Padjadjaran, memberikan keterangan bahwa akta pengoperan tidak dikenal sebagai akta yang menjadi produk Notaris/PPAT. Artinya, akta pengoperan hak yang dibuat oleh Notaris Tri Nurseptari merupakan akta yang tidak jelas keberlakuannya.
Eigendom Sudah Tidak Berlaku Lagi / Klaim Kepemilikan Eigendom Muller Bersaudara tidak Berdasar
Berkaitan dengan eigendom verponding, Notaris Tri Nurseptari bersaksi bahwa dalam praktiknya, tanah bekas hak barat masih bisa diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Keterangan tersebut terbantahkan oleh Ahli Dr. Yani Pujiwati, yang tegas menyatakan bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), tanah-tanah bekas hak barat sudah tidak berlaku lagi, termasuk eigendom.
“Eigendom itu sudah hilang haknya, sudah diberi waktu konversi 20 tahun sebagai kebijakan dari pemerintah. Ketika tidak diajukan maka jadi tanah negara.”
Faktanya, hingga tenggat 24 September 1980, eigendom yang diakui milik Muller Bersaudara pun tidak pernah dilakukan konversi. Maka, status tanah Dago Elos sudah menjadi tanah yang dikuasai negara.
Terlebih, dalam fakta persidangan terungkap, arsip milik BPN Kota Bandung hanya mencatat bahwa eigendom verponding tersebut terakhir dimiliki oleh NV Simongan, bukan George Hendrik Muller–orang yang diklaim sebagai kakek dari Muller Bersaudara.
Ahli Dr. Yani Pujiwati menyatakan, salinan eigendom yang ada di BPN harus sama dengan yang ada di pemegang hak. Jika tidak sama, maka perlu dipertanyakan. Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Bandung yang juga dihadirkan, Prof. Nandang Sambas, memperkuat dalil tersebut.
“Sepanjang yang memberikan pernyataannya itu mewakili negara, lembaga/institusi yang secara undang-undang diberikan kewenangan untuk itu, patut diakui kebenarannya, kecuali ada yang bisa membuktikan bahwa itu memang tidak benar,” ujar Prof Nandang.
Praktik Peralihan Tanah Negara
Ahli Dr. Yani Pujiwati menyatakan, eigendom bukanlah objek yang dapat dialihkan.
“Yang bisa dialihkan itu hanya hak-hak yang ada dalam UUPA. Tidak ada peralihan hak eigendom, karena bukan lagi objek tanah Indonesia. Jadi tidak bisa dialihkan.”
Dengan demikian, telah terjadi peralihan tanah negara secara ilegal dari Muller Bersaudara pada PT DIG yang disahkan oleh Notaris Tri Nurseptari.
Warga Dago Elos adalah Pihak yang Diprioritaskan Memperoleh Hak atas Tanah
Dengan berlakunya Asas Nasionalitas dalam UUPA, Ahli menegaskan bahwa hanya WNI yang berhubungan sepenuhnya dengan tanah. Terlebih, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan, tanah yang berasal dari HGB atau hak pakai asal konversi hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, diberikan prioritas pada rakyat yang mendudukinya dengan memenuhi persyaratan.
Artinya, warga Dago Elos adalah pihak yang diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanah, bukan Muller Bersaudara ataupun PT DIG dengan dasar eigendom yang belum jelas keasliannya.
Komentar
Posting Komentar