Kasus Mafia Tanah Paling Rumit di Indonesia

 kasus mafia tanah paling rumit di indonesia

Meskipun sulit untuk menentukan satu kasus yang paling rumit, beberapa kasus mafia tanah di Indonesia dikenal karena kerumitan, nilai kerugian, dan dampak sosialnya yang besar. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan jaringan terorganisir yang kompleks, pemalsuan dokumen, dan bahkan oknum di dalam birokrasi pemerintahan

. 

Berikut adalah beberapa contoh kasus yang menonjol:

Kasus mafia tanah di Dago Bandung 

lebih lengkapnya bisa cek : 

https://wargakampungcirapuhan.blogspot.com/2025/09/daftar-isi-kasus-tanah-dago.html

Pada tahun 1980 an , Salah satu kasus mafia tanah terbesar di Indonesia yang berlokasi di Dago Kota Bandung , Jawa Barat. 

• Kerumitan: Modus operandi yang digunakan adalah rumitnya kasus ini adalah banyak drama pada tahun 2016 hingga 2025 belum beres .  ada modus Gugatan namun rekayasa saling gugat , ini hingga sampai PK kedua 2025  , hampir seluruh rakyat Indonesia kena Prank , Staff Presiden , Mentri , Walikota dan lain lain  
• pemalsuan akta autentik pengalihan hak kepemilikan tanah milik korban , pemalsuan riwayat . memanipulasi kampung Cirapuhan jadi Dago elos . Kasus ini melibatkan kerja sama dengan oknum warga , oknum Tomas , oknum Toga , Oknum aparatur , spekulan dan oligarki . Ada Bintang Dua ( purn ) yang dikutsertakan menjadi para pihak tergugat utama yang berkolusi
• Lokasi : nama lokasi juga menjadi hal yang rumit . Satu Pihak mengemukakan lokasi nya di Dago Elos . Sementara itu pihak lainnya mengemukakan lokasi nya di Dago dan atau versi lengkapnya EV 3740 dan EV 3741 di Dago Elos rw 02 dan dengan EV 3742 dan EV 6467 di Kampung Cirapuhan rw 01 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung . 
• Waktu kejadian: waktu kejadian juga menambah masalahdan atau kerumitan nya . Satu Versi mengemukakan sejak tahun 2016 , Versi lainnya mengemukakan sejak tahun 1980 an bahkan sejak tahun 1900 an
• Alas Hak : alas hak yang digunakan pun sangat beragam baik itu versi dalam sidang penggugat dan tergugat dengan Eigendome verponding dan lain lain nya . Sementara 
• warga kampung cirapuhan alas hak nya adalah fakta kejadian dengan adanya makam dan atau riwayat tanah dan atau riwayat warga 
• Para Pihak : Hal ini semakin menambah kerumitannya . para pihak juga sangat komplek Penggugat Heri Hermawan dkk dan Pt Dago Inti Graha . Dengan Tergugat Didi Koswara dan asep makmun cs . Bersama warga rw 02 dan atau biasa disebut warga Dago elos dan atau forum Dago Melawan
• para pihak Raminten dan H Syamsul Mapareppa cs berada di para pihak tergugat
• Para Pihak turut tergugat tapi tidak tergugat : Warga masyarakat adat rw 01 Kampung Cirapuhan di wakili Koordinator pertanahan kampung Cirapuhan dan
•  warga masyarakat adat rw 02 
• Kerugian: Total kerugian akibat kasus ini diperkirakan oleh muhammad basuki yaman 100 miliar hingga lebih dari 1 Triliun namun versi  lainnya mencapai Rp3,6 triliun. 
• Perbedaan angka ini juga bagian kerumitan nya karena Koordinator Pertanahan kampungcirapuhan  mengemukakan adanya Kolusi saling gugat antara penggugat dengan tergugat utama dan jaringannya . Sementara itu pihak lainnya mengemukakan adanya gugatan . ( jadi 2 versi : versi pertama Kolusi saling Gugat dan Versi Kedua Gugatan

Kasus mafia tanah di Grobogan

Pada Juli 2024, Kementerian ATR/BPN bersama Polri membongkar kasus mafia tanah terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

• Kerumitan: Modus operandi yang digunakan adalah pemalsuan akta autentik pengalihan hak kepemilikan tanah milik korban. Kasus ini melibatkan kerja sama dengan oknum notaris.
• Kerugian: Total kerugian akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun. 

Kasus mafia tanah orang tua Dino Patti Djalal

Kasus yang terjadi pada tahun 2021 ini menimpa mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, dan orang tuanya.

• Kerumitan: Para pelaku memalsukan sertifikat tanah milik orang tua Dino Patti Djalal dengan berbagai cara. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya kepemilikan tanah, bahkan bagi keluarga pejabat.
• Keterlibatan: Polisi menetapkan sejumlah tersangka yang merupakan anggota sindikat mafia tanah, termasuk otak di balik kejahatan tersebut. 

Kasus mafia tanah di Cakung, Jakarta Timur (PT Salve Veritate)

Kasus ini berawal pada tahun 2021 dan melibatkan sengketa lahan seluas 7,78 hektare.

• Kerumitan: Mafia tanah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu atas nama orang lain di atas lahan yang secara sah dimiliki oleh PT Salve Veritate dengan status Hak Guna Bangunan (HGB). Modusnya adalah mal-administrasi dalam proses penerbitan sertifikat.
• Langkah penyelesaian: Kasus ini ditangani oleh Kementerian ATR/BPN yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar sindikat ini. 

Kasus mafia tanah Mbah Tupon di Bantul

Mbah Tupon, seorang lansia buta huruf di Bantul, Yogyakarta, menjadi korban praktik mafia tanah yang memicu kemarahan publik.

• Kerumitan: Hak atas tanah Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi tiba-tiba beralih nama dan bahkan dijadikan agunan kredit di bank senilai Rp1,5 miliar tanpa sepengetahuannya.
• Dampak: Kasus ini menunjukkan kerentanan masyarakat kecil terhadap sindikat mafia yang memanfaatkan ketidaktahuan korban. Pada Juni 2025, Polda DIY menetapkan tujuh tersangka yang terlibat. 

Kasus sengketa tanah warga Wates vs TNI AU

Kasus ini adalah salah satu konflik agraria terlama yang melibatkan sengketa lahan antara warga Wates, Yogyakarta, dan TNI AU.

• Kerumitan: Sengketa ini telah berlangsung sejak tahun 1950-an, melibatkan institusi militer, dan diperumit oleh fakta bahwa kedua belah pihak tidak memiliki bukti kepemilikan formal yang kuat, sehingga sulit untuk diselesaikan. 

Kasus mafia tanah di Manyar, Gresik

Pada September 2025, kasus mafia tanah terungkap di Gresik.

• Kerumitan: Seorang warga bernama Tjong Cien Sieng yang menguasai lahan sejak 2010 kehilangan sebagian tanahnya akibat sertifikat yang dipalsukan. Kasus ini melibatkan oknum pegawai BPN setempat yang berkolusi dengan notaris. 

Secara umum, yang membuat kasus mafia tanah menjadi sangat rumit adalah:

• Keterlibatan banyak pihak: Sering kali melibatkan oknum di pemerintahan, notaris, aparat penegak hukum, dan sindikat profesional.
• Pemalsuan dokumen yang rapi: Mafia tanah sering kali memiliki kemampuan untuk memalsukan akta dan sertifikat tanah secara meyakinkan.
• Proses hukum yang berlarut-larut: Penyelesaian kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun dan sering kali menguras sumber daya korban
• Meskipun sulit untuk menentukan satu kasus yang paling rumit karena sifatnya yang tertutup dan berlapis, beberapa kasus mafia tanah yang mencuat ke publik dan dianggap sangat rumit adalah: 
  • Kasus Cakung, Jakarta Timur. Kasus ini dianggap rumit karena melibatkan sengketa lahan seluas 7,78 hektare yang tumpang tindih kepemilikannya. PT Salve Veritate sebagai pemilik lahan Hak Guna Bangunan (HGB) secara tiba-tiba menemukan bahwa tanahnya telah bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak lain.
  • Kasus Dino Patti Djalal dan Nirina Zubir. Kasus ini menyoroti modus operandi mafia tanah yang menyasar korban lansia. Modusnya, mafia tanah memanfaatkan kelengahan atau ketidaktahuan korban untuk memalsukan dokumen dan balik nama sertifikat. Kasus ini menjadi rumit karena melibatkan oknum notaris dan pembeli yang beritikad tidak baik. 
  Mengapa kasus mafia tanah rumit?
  Kerumitan kasus mafia tanah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan:
  • Modus operandi yang sistematis. Para pelaku tidak bekerja sendiri, melainkan terorganisir dalam sebuah jaringan yang melibatkan banyak pihak, termasuk oknum notaris, oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga oknum pejabat pemerintahan.
  • Pemalsuan dokumen autentik. Mafia tanah sering kali memalsukan akta jual beli, sertifikat, atau surat-surat penting lainnya. Pemalsuan ini membuat dokumen palsu tampak sah di mata hukum, sehingga sulit untuk dibuktikan keasliannya di kemudian hari.
  • Keterlibatan oknum berwenang. Kerumitan semakin meningkat ketika ada oknum-oknum di lembaga pemerintahan, seperti BPN, yang terlibat. Oknum ini memuluskan proses pemalsuan dokumen dan penerbitan sertifikat ganda, seperti yang terjadi pada kasus di Gresik dan Malang baru-baru ini.
  • Sertifikat ganda. Mafia tanah dapat menerbitkan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah yang sama. Hal ini menciptakan konflik hukum yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan, seperti yang dialami puluhan warga di Malang.
  • Korban yang rentan. Sering kali, korban mafia tanah adalah masyarakat biasa atau lansia yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Kondisi ini membuat mereka mudah ditipu dan dimanfaatkan oleh para pelaku. 
  Contoh kasus mafia tanah lain yang disorot
  • Kasus Mbah Tupon di Bantul: Seorang lansia buta huruf menjadi korban mafia tanah. Tanah miliknya tiba-tiba beralih nama dan dijadikan jaminan di bank tanpa sepengetahuannya.
  • Kasus sengketa tanah di Grobogan: Menteri ATR/BPN mengungkapkan kasus ini sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp3,4 triliun. Modusnya melibatkan pemalsuan akta otentik dibantu oleh oknum notaris.
  • Sertifikat ganda di Bekasi: Kasus ini menunjukkan tumpang tindih sertifikat yang membuat warga kehilangan rumahnya, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut masalah ini sudah "darurat".
  • Sengketa tanah Wates dan TNI AU: Konflik agraria ini telah berlangsung sejak 1950 dan sulit diselesaikan, salah satunya karena warga tidak memiliki surat tanah yang kuat.