Dago Elos Versi DPR yang di take down berita nya
Sengketa Dago dalam reses DPR , Dago Elos Versi DPR yang di take down berita nya , ada file pdf versi bpn yang ditake down pula , dago elos versi BPN , dago elos DPR take down , Dago elos
https://emedia.dpr.go.id/2023/11/12/lakukan-pemetaan-kasus-komisi-ii-berkomitmen-urai-sengketa-pertanahan-di-kota-bandung/
Lakukan Pemetaan Kasus, Komisi II Berkomitmen Urai Sengketa Pertanahan di Kota Bandung
- November 12, 2023
- 0
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspik) ke Kantor ATR/BPN Kota Bandung pada Selasa (7/11/2023). Foto: Ucha/Man. Komisi II DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspik) ke Kantor ATR/BPN Kota Bandung pada Selasa (7/11/2023). Foto: Ucha/Man.
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspik) ke Kantor ATR/BPN Kota Bandung pada Selasa (7/11/2023). Salah satu agenda dalam kunjungan ini adalah terkait dengan beberapa kasus sengketa lahan di kawasan tersebut yang melibatkan banyak pihak dan telah berlarut-larut selama beberapa tahun.
“Kunjungan spesifik ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan komisi II dan kunjungan spesifik ini juga kita akan fokuskan terkait soal pelaksanaan program strategis pertanahan dan juga penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada di Kota Bandung,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa saat membuka rapat kerja.
Beberapa kasus sengketa tanah di Kota Bandung yang menjadi sorotan Komisi II DPR RI antara lain; Sengketa antara PT. KAI dengan masyarakat di Kelurahan Garuda, Kota Bandung; Sengketa lahan di Dago Elos antara Keluarga Muller & PT. Dago Inti Graha dengan masyarakat;
Sengketa kepemilikan lahan Kebun Binatang Bandung antara Yayasan Margasatwa Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung serta Permasalahan terkait sengketa lahan yang melibatkan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) di Jalan Juanda, Kota Bandung.
Ada pula kasus lain seperti Peta 76 yang mencuri perhatian, lantaran kasus ini akan melibatkan banyak orang di luasan wilayah yang mencakup 7 kelurahan antara lain Kelurahan Sukagalih, Sukawarna, Cipedes, Pajajaran, Husein Sastranegara, Pasirkaliki, Sukaraja dan Kelurahan Campaka. Bahkan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AU ini juga melibatkan tanah di wilayah Kota Cimahi.
“Jadi ini kasus-kasus yang melibatkan masyarakat banyak, yang telah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terselesaikan. Dago elos, aset PT KAI itu jelas melibatkan masyarakat banyak. Peta 76 melibatkan masyarakat banyak dengan TNI, ini bahkan 7 kelurahan bahkan sampai ke Kota Cimahi ini bukan lagi belasan ribu warga itu bisa puluhan bahkan melibatkan ratusan ribu orang. Terus juga aset KAI yang di Samoja dengan masyarakat juga, STT tekstil yang milik Kementerian Perindustrian ini juga melibatkan masyarakat juga yang terakhir SMAK Dago,” tutur politisi Fraksi Partai NasDem saat memimpin rapat.
Saan menegaskan bahwa ATR/BPN sebagai pengampu kebijakan juga telah menunjukan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sayangnya pada beberapa kasus ditemukan batu sandungan lantaran sengketa lahan telah melibatkan pihak lain di luar pertanahan seperti penegak hukum.
“BPN juga mau menyelesaikan, kita bisa memfasilitasi untuk menyelesaikan tapi kalau ada pihak di luar BPN yang terkait misalnya pengadilan, dan pengadilan nya tidak kunjung juga memberikan sebuah kepastian hukum ini kan agak susah juga nanti makanya kita akan cari jalan keluarnya biar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan,” kata Saan.
Meski begitu, Saan mengingatkan pada berbagai pihak agar masalah-masalah ini lekas ditangani dan tidak berlarut-larut lantaran dapat berdampak pada berbagai sektor termasuk pendidikan. “Jangan berlarut-larut nanti yang menjadi korban banyak lah. Dari ketidakpastian ini korbannya banyak. Tadi sekolahnya bagaimana posisi sekolah? Ini kan juga menyangkut banyak hal tentang pendidikan dan lain sebagainya,” tutupnya. •uc/aha
🧭 Dago Elos Versi DPR: Narasi yang Hilang, Suara yang Harus Didengar
Dago Elos bukan sekadar konflik lahan. Ia adalah cermin dari tarik-menarik kepentingan antara warga, negara, dan warisan kolonial yang belum selesai.
Pada September 2025, sebuah artikel yang sempat tayang di blog warga Kampung Cirapuhan mengangkat sudut pandang DPR terkait konflik Dago Elos. Artikel itu kini telah dihapus, namun narasinya tetap hidup di benak warga yang merasa suaranya mulai tenggelam.
🏛️ DPR dan Dago Elos: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Menurut sumber yang sempat dikutip, beberapa anggota DPR menyatakan bahwa:
- Kepemilikan tanah oleh keluarga Muller perlu ditinjau ulang karena ada indikasi ketidaksesuaian sejarah hukum tanah.
- Tindakan aparat terhadap warga dan jurnalis dianggap berlebihan dan tidak mencerminkan semangat reformasi hukum agraria.
- DPR berencana membentuk tim investigasi untuk meninjau ulang proses hukum dan dampaknya terhadap masyarakat adat dan urban.
Namun, artikel tersebut diduga di- take down karena tekanan politik atau permintaan dari pihak tertentu yang merasa narasi tersebut terlalu “berani.”
📢 Mengapa Narasi Ini Penting?
- Transparansi publik: Warga berhak tahu bagaimana wakil rakyat menanggapi konflik yang menyangkut kehidupan mereka.
- Perlindungan terhadap jurnalis dan warga sipil: Kekerasan terhadap peliput dan demonstran harus menjadi perhatian serius.
- Reformasi agraria yang inklusif: Tanah bukan sekadar aset, tapi ruang hidup dan identitas.
Komentar
Posting Komentar